MerahPutih.com - Proyek base transceiver station (BTS) 4G Bakti Kemenkominfo ditargetkan rampung tahun 2023.

Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memastikan seusai memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Selasa (25/7).

Jokowi memerintahkan Budi untuk fokus dalam penyelesaian pembangunan proyek BTS 4G Bakti Kemenkominfo.

Baca Juga:

"Kami yakin pembangunan BTS selesai tahun ini," kata Budi Arie.

Budi mengungkapkan, penyelesaian proyek BTS Bakti Kemenkominfo menemui sejumlah tantangan.

Ia mencontohkan, di daerah Papua, proyek pembangunan BTS terkendala masalah keamanan, sehingga Kemenkominfo perlu meminta bantuan kepada TNI dan Polri agar proyek dapat segera rampung di daerah tersebut.

"Ada yang sudah meninggal kontraktornya, karena masalah keamanan," kata Budi Arie.

Budi mengatakan, sudah melaporkan hal ini kepada Presiden Jokowi, dan sudah mendapatkan respons bakal mendapat bantuan dari TNI-Polri dalam pembangunannya.

"Tadi Pak Presiden juga sampaikan kepada saya nanti di-backup sama TNI-Polri untuk Papua," katanya.

Hal ini dilakukan supaya proses pembangunan BTS di berbagai daerah bisa cepat rampung.

Dalam pertemuan dengan Jokowi, Budi Arie juga melaporkan perkembangan koordinasi antara Kemenkominfo dengan Kejaksaan Agung seusai Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi BTS 4G.

Baca Juga:

Terkait posisi direktur utama Bakti yang masih kosong setelah Anang Latif ditetapkan sebagai tersangka, Budi juga menargetkan posisi tersebut dapat ditetapkan pada awal Agustus 2023.

"Ini lagi dipercepat, saya minta dipercepat Bakti Kemenkominfo, saya harap awal Agustus sudah ada dirut definitif," ujarnya.

Budi menambahkan, saat ini pihaknya juga tengah mengaudit ulang anggaran yang dipakai dalam proyek Bakti Kemenkominfo. Audit anggaran tersebut dilakukan oleh pihak internal serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Audit ini bertujuan untuk menentukan apakah kelanjutan proyek Bakti harus menggunakan anggaran baru atau dapat menggunakan hitungan anggaran lama.

"Nanti itu kan di-review, kalau ternyata bisa ditawar harga kontraktornya kan enggak perlu anggaran baru. Semoga enggak ada penambahan dengan menghemat, negosiasi ulang," kata mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini optimis. (Knu)

Baca Juga: