AKURAT.CO Kedatangan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membahas beberapa tugas dan kewenangan dari kedua instansi.

Adapun, tugas dan kewenangan tersebut mengenai pengawasan multimedia yang meliputi penyebaran berita hoaks, konten asusila, konten kekerasan dan konten-konten lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung, ST Burhanuddin, menyampaikan perintah khusus Presiden terkait dengan kelanjutan proyek BTS Kominfo yang sedang bermasalah. 

"Ke depannya kita akan sangat mendukung agar proyek ini dapat selesai tepat waktu, tepat mutu dan tepat manfaat karena diperuntukkan oleh masyarakat luas, khususnya di kawasan 3T (terdepan, terluar dan tertinggal), agar mendapatkan akses informasi digital yang sama dengan daerah lain," jelas Jaksa Agung dalam pertemuan dengan Menkominfo di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Jaksa Agung menegaskan bahwa pelaksanaan percepatan pembangunan BTS 4G yang sebelumnya mangkrak tidak akan mengganggu proses hukum yang sedang berjalan karena perkara sudah voltoid atau selesai dan sudah dilakukan audit serta pemeriksaan lapangan.

Kejagung dan Kemenkominfo berkomitmen agar proyek tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Oleh karenanya, Menkominfo berharap beberapa proyek strategi nasional di kementeriannya dapat dilakukan pedampingan hukum dari kejaksaan, sehingga bisa bekerja dengan cepat, tepat tanpa pelanggaran hukum.

Jaksa Agung juga menyarankan agar dibentuk tim kecil untuk asistensi percepatan audit, kontrak, pelelangan dan pelaksanaannya sambil menunggu tim yang akan dibentuk oleh Presiden, yang nantinya bisa dijadikan rujukan atau masukan oleh Satgas Percepatan Ekosistem Digital.

Dalam pertemuan, baik Kejagung maupun Kemenkominfo memiliki komitmen yang sama untuk menyelamatkan proyek strategis nasional (PSN) agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar serta akan dilakukan komunikasi secara efektif oleh tim yang akan segera dibentuk.