Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti minimnya penambahan jumlah sekolah menengah atas (SMA) negeri se-Indonesia dari tahun ke tahun. Hal ini disebut menjadi salah satu pangkal masalah polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB).

"Pertambahannya dari tahun ke tahun sangat minim sehingga tidak mampu menampung jumlah calon peserta didik baru (CPDB) yang mau masuk ke negeri. Otomatis, fenomena bottleneck akan selalu memicu kisruh [PPDB] setiap tahun," ujar Ketua PSI, Furqan AMC, dalam keterangannya, Senin (24/7).

Dicontohkannya dengan Jawa Timur (Jatim). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ungkapnya, tidak ada SMA negeri baru sejak Khofifah Indar Parawansa menjadi gubernur.

"Dari awal Khafifah dilantik menjadi Gubernur tahun 2019 sampai sekarang, jumlah SMA negeri di Jawa Timur stagnan di angka 423 unit. Kondisi serupa juga terjadi di Provinsi DIY yang dipimpin Gubernur Hamengkubuwono X. Jumlah SMA negeri di DIY stagnan di angka 69 unit selama 5 tahun terakhir," tuturnya.  

"Sementara itu, 5 tahun terakhir di Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo hanya membangun 1 SMA negeri baru. Total SMA negeri di Jawa Tengah tahun ajaran 2022/2023 sejumlah 361 unit. Namun, jumlah ini kurang 1 unit dibandingkan akhir masa pemerintahan Ganjar Pranowo di periode pertama, yakni 362 unit," imbuhnya.

Hal berbeda di Jawa Barat. Furqan menyampaikan, ada penambahan 19 SMA negeri di "Negeri Pasundan" sejak Ridwan Kamil memimpin.

"Di Provinsi Jawa Barat, awal Ridwan Kamil dilantik jadi gubernur, jumlah SMA Negeri 495 Unit. Di akhir masa pemerintahannya tahun 2023 ini total SMA 514 unit," katanya.

"Adapun di DKI Jakarta pada akhir pemerintahan Anis Baswedan, jumlah SMA Negeri 117 unit. Padahal, tahun ajaran 2017-2018 jumlah SMA negeri di DKI Jakarta ada 124 unit," sambungnya.