AKURAT.CO Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN, Erick Thohir, lebih mengerti dan paham betul integritas seorang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Terutama sejak menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (23/7/2023). 

"Kami mengetahui bahwa pernah ada bos batu bara dan bos pasir laut minta dibolehkan main minyak. Di depan Erick Thohir permintaan itu ditolak dengan tegas oleh Ahok. Ini membuktikan bagaimana Erick paham betul integritas Ahok," ungkap Yusri.

CERI menyayangkan beberapa pengamat dan politisi yang melakukan pembunuhan karakter terhadap Ahok. 

"Kita ini negara hukum, jangan ada pembunuhan karakter. Kalau ada korupsi pasti ditangani penegak hukum. Kita mestinya menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Sedangkan tersangka atau terdakwa saja belum bisa dikatakan bersalah sampai ada keputusan hakim berkekuatan hukum tetap," jelas Yusri.

Sebagai informasi, belakangan santer diberitakan Ahok bakal menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina. 

Pada Sabtu (22/7/2023), Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, menyatakan pergantian Dirut Pertamina belum diperlukan saat ini. 

Yusri pun mempertanyakan pernyataan Andre tersebut. 

"Ada apa ya Andre ini? Jangan-jangan Andre ada masalah dengan Ahok karena beberapa waktu lalu Andre pernah memaksa Ahok untuk membeli BUMN sakit," ungkapnya.

Kewenangan Presiden

Sementara itu, mengenai gonjang ganjing pergantian Dirut Pertamina, Yusri menegaskan bahwa kewenangan perombakan dewan komisaris dan dewan direksi lima BUMN strategis dan besar selalu keputusan akhirnya diambil oleh presiden. 

"Sebab pemegang saham BUMN ini adalah pemerintah. Presiden adalah kepala pemerintah. Sementara Menteri BUMN adalah kuasa pemegang saham. Jadi, memang selama ini pengambilan keputusan ini dilakukan langsung oleh presiden atas saran dan pendapat dari Menteri BUMN," jelas Yusri. 

Jadi, tambah Yusri, Pertamina bersama PLN, Telkom, MIND ID dan BUMN strategis lainnya, untuk keputusan akhir perombakan dewan komisaris dan dewan direksi dipastikan merupakan keputusan presiden.