JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir dipastikan lebih mengerti dan paham betul integritas seorang Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok. Terutama sejak menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)

Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman melalui rilis yang diterima Sumut Pos, Minggu (23/7).

“Kami mengetahui bahwa pernah suatu ketika ada touke batubara dan touke pengusaha pasir laut mau minta dibolehkan main minyak, jika tidak salah ada di depan Erick Thohir dan Ahok. Di depan Erick, permintaan itu ditolak dengan tegas oleh Ahok. Ini membuktikan bagaimana Erick paham betul integritas Ahok. Jika tidak percaya, boleh ditanya tanya langsung ke Erick, siapa nama pengusahanya sekarang saya rahasiakan dulu, jika eskalasi meningkat akan saya buka ” ungkap Yusri.

Yusri melanjutkan, terkait hal itu, pihaknya menyayangkan beberapa pengamat dan politisi lain yang melakukan pembunuhan karakter terhadap Ahok.

“Kita ini kan negara hukum, jangan ada pembunuhan karakter lah. Kalau ada korupsi pasti ditangani penegak hukum. Kita mestinya menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Sedangkan tersangka atau terdakwa saja belum bisa dikatakan bersalah sampai ada keputusan hakim berkekuatan hukum tetap,” tegas Yusri.

Belakangan memang santer disebut Ahok bakal menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Pada Sabtu (22/7) kemarin, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menyatakan pergantian Dirut Pertamina belum diperlukan saat ini.

Menyoal pernyataan Andre itu, Yusri mempertanyakan pernyataan Andre tersebut. “Ada apa ya Andre ini? Jangan-jangan Andre ada masalah dengan Ahok karena beberapa waktu lalu Andre pernah mau memaksa Ahok untuk membeli BUMN sakit,” ungkap Yusri.

Pada 11 Juli 2021 lalu, CERI menyatakan Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Gerindra, Andre Rosiade terkesan mengintervensi Pertamina melalui Menteri BUMN Erick Tohir agar segera mengakuisisi PT Rekayasa Industri (Rekind).

“Andre Rosiade Gerindra menekan Ahok (Komisaris Utama Pertamina, Basuki TjahajaPurnama) supaya Pertamina Akuisisi BUMN Sakit,” kata Yusri Usman pada MInggu (11/7) lalu.

Selain itu, Andre, kata dia juga minim pemahaman bahwa Pertamina itu juga punya banyak beban penugasan dari pemerintah maupun beban akibat proses bisnis masa lalu yang membebani keuangan Pertamina jangka panjang.

“Akibatnya, manajemen risiko Pertamina akan memberikan pertimbangan bagi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris,” papar Yusri.

Kewenangan Presiden

Sementara itu, mengenai gonjang-ganjing pergantian Dirut Pertamina, Yusri menegaskan bahwa kewenangan perombakan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi lima BUMN strategis dan besar selalu keputusan akhirnya diambil oleh Presiden.

“Sebab pemegang saham BUMN ini adalah Pemerintah. Presiden adalah kepala pemerintah. Sementara Menteri BUMN adalah kuasa pemegang saham. Jadi memang selama ini pengambilan keputusan ini dilakukan langsung oleh presiden atas saran dan pendapat dari Menteri BUMN,” tegas Yusri.

Jadi kata Yusri, Pertamina bersama PLN, Telkom, MIND ID dan BUMN strategis lainnya, untuk keputusan akhir perombakan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dipastikan merupakan keputusan Presiden. (dek)