Jogja Corruption Watch (JCW) mendukung kerja sama Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kementerian BUMN dalam memberantas korupsi di lingkungan perusahaan negara. Pangkalnya, rentan terjadi penyimpangan di BUMN.

"Kolaborasi Kejagung dengan BUMN terkait dugaan korupsi dana pensiun itu dari rohnya, niatnya, kita apresiasi, Artinya, ada niat dari [Menteri BUMN] Erick Thohir untuk bersih-bersih," kata aktivis JCW, Baharuddin Kamba, saat dihubungi, Jumat (21/7). 

Ia berharap Kementerian BUMN berkomitmen penuh dengan janji menyerahkan data terkait dugaan penyimpangan dana pensiun (dapen) pada akhir bulan ini. Artinya, tidak ada yang dikurang-kurangi.

"Ada jeda waktu, jangan sampai data yang diberikan itu berubah, ada dokumen-dokumen yang sengaja dihilangkan sehingga tidak menyentuh semuanya. Misalnya, dugaannya ada 70 orang yang dikorupsi berkurang menjadi 50 atau bahkan di bawah 50," paparnya.

Baharuddin mengaku rentan terjadi korupsi di perusahaan negara. Setidaknya ada tiga faktor yang melatarbelakanginya, yaitu lemahnya pengawasan, adanya kesempatan, dan tidak memberikan efek jera.

"Kalaupun dihukum, hanya sampai sanksi administrasi, tidak sampai ke [pengadilan] tipikor. Walaupun ke tipikor, hanya orang-orang di lapangan saja, bukan pelaku utama," jelasnya.

Lebih jauh, ia menilai, ditunjuknya kejaksaan sebagai institusi yang dilibatkan dalam penanganan kasus korupsi di BUMN tidak lepas dari kinerja yang ditunjukkan. Sebab, menurut Baharuddin, "Korps Adhyaksa" tengah gencar mengusut perkara rasuah dalam beberapa waktu terakhir.

"Kenapa harus Kejaksaan Agung? Apakah terkait sekarang Kejaksaan Agung lagi in-nya menuntaskan kasus korupsi BTS atau ada hal lain?" tanya dia. "Tidak hanya di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) di DIY juga sedang in-nya menangani kasus-kasus dugaan ppenyelewangan dana kas desa."