Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para menteri untuk serius dalam mengantisipasi dampak El Nino, yang puncaknya diprediksi akan terjadi pada bulan Agustus hingga September 2023. Jokowi mengingatkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memperhatikan produksi beras, menjelang El Nino.

"Presiden mengumpulkan semua menteri dan Menko dalam mengantisipasi El Nino yang menurut BMKG kita puncaknya akan ada di Agustus-September," kata Syahrul Yasin usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta.

"Oleh karena itu, perintah presiden ini harus di seriusi kita tidak boleh bersoal, khususnya dengan beras dan lain lain agar benar antisipasi sejelek mungkin harus dipersiapkan," sambungnya.

Dia menyampaikan kementeriannya diminta untuk memetakan daerah-daerah yang berstatus hijau atau kondisi airnya sangat cukup. Nantinya, daerah-daerah tersebut akan dioptimalisasi untuk pertanaman.

Sementara daerah yang berstatus zona kuning atau kondisi airnya pas-pasan, akan dilakukan intervensi. Misalnya, mengendalikan air irigasi, embung, hingga kerja sama dengan pemerintah daerah.

Kemudian, Syahrul menyampaikan pemerintah akan mempersiapkan lumbung pangan khusus di daerah zona merah. Menurut dia, kementeriannya juga telah menyiapkan 6 provinsi sebagai penyangga utama El Nino.

"3 (provinsi) di Jawa, kemudian Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan kurang lebih. Daerah daerah yang kita berharap yang masih ada lahan gambutnya ada harus menjadi. Karena daerah situ masih daerah air," tutur Syahrul.

Dia menegaskan bahwa mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat harus terlibat maksimal dalam mengantisipasi El Nino.

Semua pihak harus berkomitmen untuk memastikan berbagai agenda dan program berjalan efektif di lapangan.

“Memang tidak boleh PD (Percaya Diri) berlebihan, tapi saya optimistis kita bisa menjaga pangan lebih dari 280 juta jiwa masyarakat Indonesia secara baik, kita bisa bersama-sama melewati ini,” ucapnya.

Adapun terkait dengan berbagai strategi Kementan dalam menghadapi El Nino, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi, mengatakan sebagai upaya antisipasi kekeringan yang panjang, Gerakan percepatan tanam (Gertam) di Jawa Barat akan dilaksanakan di setiap kabupaten masing masing minimal 1.000 hektar.

"Jawa Barat sebagai sentra produksi diharapkan mampu menyangga produksi dan berkontribusi secara nasional" jelasnya saat mendampingi Mentan SYL.

Gelar Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi

Selain itu, Kementerian Pertanian juga terus menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah provinsi (Pemprov) seluruh Indonesia untuk dalam rangka mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diprediksi akan melanda Indonesia pada Agustus mendatang. salah satunya dengan Pemprov Banten.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan bahwa Banten merupakan salah satu wilayah penyangga produk pertanian ibu kota. Untuk itu, sektor pertanian harus dipastikan aman dan terus berproduksi, terlebih di bawah ancaman perubahan iklim.

"Selama tiga tahun pandemi Covid-19, Banten menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Produksi padi juga terus meningkat, bersama Sumsel, Kalsel dan provinsi lainnya," katanya.

"Pengalaman menghadapi Covid-19 bisa dijadikan bekal mengatasi kemarau panjang yang sedang dihadapi dan sejumlah langkah sudah disiapkan untuk mengamankan kebutuhan pangan nasional," tambah Mentan SYL.

Dirinya menyebut, sektor pertanian tumbuh sebesar 16,2 persen dan di tahun 2022, nilai ekspor sektor tersebut meningkat capai Rp658 triliun atau naik 6,79 persen dibanding tahun 2021.

Sementara itu, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengungkapkan bahwa Provinsi Banten berkomitmen mengembangkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan.

"Sektor agro di Banten ke depan akan terus dikembangkan apalagi sekarang akses jalur selatan Banten semakin mudah dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan tol, Serang-Panimbang," ungkapnya.

"Kami sedang mengupayakan lahan-lahan yang terlantar atau HGU habis untuk dikembalikan ke negara dan jika memungkinkan dikembalikan dan pengoptimalannya bagi masyarakat untuk mendukung sektor pertanian," tambah Al Muktabar.