JABAR EKSPRES – Ketimpangan antara si kaya dan si miskin di Jawa Barat makin lebar. Hal itu berdasarkan data publikasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) terkait gini ratio Jabar pada Maret 2023 yang tembus di angka 0,425.

Angka tersebut menunjukkan tren kenaikan jika dibanding gini ratio pada September 2022 yang ada di angka 0,412. Bahkan gini ratio Jabar juga masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka nasional. Gini ratio nasional pada Maret 2023 ada di angka 0,388.

Angka gini ratio Jabar saat ini juga masih belum mencapai target yang diharapkan Pemprov Jabar. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, target gini ratio hingga akhir 2023 diharapkan bisa mencapai angka 0,396.

BACA JUGA: Usulan Nama Pj Gubernur Belum Mengerucut, Pembahasan Dilakukan Antar Fraksi

Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasudan (Unpas) Bandung, Acuviarta Kartabi mengungkapkan, kenaikan gini ratio tersebut menunjukkan adanya permasalahan terkait ketimpangan pengeluaran di masyarakat. “Artinya ada kenaikan pengeluaran di kelompok masyarakat atas tapi tidak pada kelompok masyarakat menengah bawah,” terangnya kepada Jabar Ekspres, Kamis (20/7).

Acuviarta menambahkan, faktor penyebab terjadinya ketimpangan itu karena faktor pendapatan yang tidak selaras antara kelompok masyarakat atas dan bawah. “Pendapatan masyarakat bawah tidak mengalami kenaikan,” katanya.

Selain itu ketimpangan juga disebabkan karena kenaikan harga-harga di masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok itu tentu makin menyulitkan masyarkat khususnya kelompok menengah bawah. “Bagi masyarakat atas mungkin masih bisa bertahan tapi masyarakat bawah makin terhimpit. Pendapatan tidak naik tapi harga-harga malah naik,” jelasnya.

BACA JUGA: Ribuan Rumah Tidak Layak Huni, DPKP Bandung Targetkan 3.426 Unit Perbaikan

Naiknya sejumlah kebutuhan pokok di masyarakat juga menunjukkan program pengendalian inflasi pemerintah masih belum berjalan maksimal. Dalam kesempatan itu, Acuviarta juga menyinggung soal distribusi sejumlah bantuan sosial (bansos) dari pemerintah yang mulai ditarik selepas pandemi Covid-19. Hal itu juga bisa jadi pemicu makin lemahnya perekonomian masyarakat kelompok bawah.