Krjogja.com - BANTUL - Tingkat kemiskinan DIY pada Maret 2023 tercatat sebesar 11,04 persen atau sebanyak 448,47 ribu orang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase angka kemiskinan tersebut turun signifikan dari September 2022 sebesar 0,45 persen dan turun 0,30 persen dibandingkan Maret 2022.

Ambang batas garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp573.022/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan Rp414.480 atau 72,33 persen dan garis kemiskinan bukan makanan Rp158.542,00 atau 27,67 persen. "Secara rata-rata rumah tangga miskin di DIY memiliki 4,32 orang anggota rumah tangga pada Maret 2023. Apabila ditinjau secara rumah tangga, maka garis Kemiskinan rumah tangga mencapai Rp2.475.455,00/rumah tangga/bulan," ujar Kepala BPS DIY Herum Fajarwati dikantornya, Senin (17/07).

Herum mengatakan jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebanyak 448,47 ribu orang dan turun 15,2 ribu orang terhadap September 2022. Apabila dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 turun 6,3 ribu orang. "Setelah kami hitung, persentase kemiskinan DIY turun 0, 45 persen pada Maret 2023. Ini merupakan capaian yang menggembirakan bagi DIY. Untuk turun 0,1 persen saja butuh effort yang besar apalagi bisa turun sampai 0,45 persen,' tandasnya.

Secara spasial, tingkat kemiskinan per Maret 2023 turun baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan pada Maret 2023 sebesar 10,27 persen dan turun 0,37 persen dibandingkan September 2022. Penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 13,36 persen dan turun 0,64 persen dibandingkan September 2022. "Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 sebanyak 312,83 ribu orang, turun sebanyak 8,2 ribu orang dibandingkan September 2022. Sementara itu, jumlah penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebanyak 135,63 ribu orang atau mengalami penurunan 6,9 ribu orang dibandingkan September 2022," terang Herum.

Herum menyebut dari 27 provinsi yang secara nasional mengalami penurunan persentase angka kemiskinan Maret 2023, salah satunya DIY yang berada pada urutan 14 dari yang tertinggi Papua hingga terkecil Bali. Bahkan, angka capaian persentase kemiskinan DIY ini justru lebih baik dibandingkan capaian ketika sebelum pandemi Covid-19.

Selanjutnya, beberapa hal yang mendorong penurunan persentase kemiskinan DIY antara September 2023 ke Maret 2023, diantaranya perekonomian DIY triwulan I 2023 tumbuh 5,31 persen. Hal ini menggambarkan geliat ekonomi DIY cukup pesat perkembangan ke arah lebih baik. Disusul turunnya tingkat pengangguran terbuka, nilai tukar petani naik signifikan serta adanya panen raya tanaman pangan di DIY pada Maret 2023. "Konsumsi masyarakat dari PDRB menurut pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan cukup tinggi sebesar 4, 77 persen triwulan I 2023. Ini mengindikasikan jika konsumsi masyarakat lebih baik berarti memang kesejahteraan masyarakat lebih baik sehingga angka penurunan kemiskinan DIY cukup tinggi antara September 2022 sampai Maret 2023," tandasnya.

Jika berbicara sektor pariwisata, Herum menyatakan wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus) di DIY sudah mulai meningkat ditandai sering terjadinya kemacetan dan tingkat hunian kamar hotel pun semakin baik. Jadi dari beberapa indikator tersebut menggambarkan terjadi perubahan yang lebih baik antara September 2022 ke Maret 2023. Sedangkan, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY pada Maret 2023 yang diukur dengan menggunakan indikator rasio gini sebesar 0,449 yang turun 0,010 jika dibandingkan dengan rasio gini September 2022 yang mencapai 0,459. Namun jika dibandingkan rasio gini Maret 2022 yang besarnya 0,439, terlihat adanya peningkatan 0,010.

"Rasio gini di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat 0,453 atau turun dibanding September 2022 sebesar 0,468. Jika dibandingkan rasio gini Maret 2022 sebesar 0,446, terlihat masih ada peningkatan 0,007 dan perdesaan tercatat 0,362. Kondisi ini menunjukkan adanya kenaikan jika dibandingkan dengan rasio gini September 2022 yang besarnya 0,342 dan rasio gini Maret 2022 yang sebesar 0,332," jelas Herum.

Distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah 15,58 persen berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat 15,21 persen dan perdesaan sebesar 19,76 persen. (Ira)