AYOBANDUNG.COM -- Gagal dalam pendaftaran peserta didik baru atau PPDB 2023 rupanya juga pernah dialami oleh anak-anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu membagikan pengalamannya di instagram pribadi. Namun netizen malah menyoroti cerita tersebut dari sudut pandang yang berbeda.

Kang Emil menuturkan, saat menjadi Wali Kota Bandung, ia pernah gagal memasukkan anak-anaknya ke sekolah negeri. Karena itu, ia dan istri memilih untuk memasukkan anak ke sekolah swasta.

"Saat saya Walikota, Alm Eril & Zara tidak bisa masuk SMP negeri krn kalah oleh kuota zonasi PPDB," tulis Ridwan Kamil dikutip dari akun instagram pribadinya pada Selasa, 18 Juli 2023.

Ia mengaku sang anak bahkan sempat menangis akibat kejadian tersebut. Meski begitu, Kang Emil tidak kekeuh memaksakan agar anaknya masuk sekolah negeri.

Baca Juga: MAAF! Hanya PNS dari 15 Instansi Ini yang Segera Terima Kenaikan Gaji hingga 10 Kali Lipat, Mana Saja?

"Kami tidak memaksakan, walau patah hati melihat anak menangis. Saya & ibu @ataliapr memutuskan utk menyekolahkan keduanya di SMP Swasta, walau godaan menggunakan kekuasaan saat pastilah ada," ungkap Kang Emil.

Namun begitu, ia tak langsung membuat dirinya menggunakan kekuasaan untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah negeri.

"Ujungnya, keduanya akhirnya bisa juga masuk ITB. Satu dengan saringan ujian, satu dgn jalur prestasi akademik," tulis Kang Emil.

Setelah itu, Kang Emil mencatut berita sebuah media massa pada 2018 yang menceritakan pengalaman anak keduanya, Zara gagal masuk PPDB ke sekolah negeri favorit.

Meski ada netizen yang mengacungi jempol terhadap cerita tersebut, kebanyakan warganet malah marah. Mereka bahkan mendesak agar Kang Emil memperbaiki sistem PPDB yang kacau.

"Yang banyak duit mah aman-aman aja kalau di swasta pak," tulis akun @sar****.

Baca Juga: Amalan Malam 1 Suro atau 1 Muharram, Lakukan saat Pergantian Tahun Baru Islam Agar Dosa Dihapus

"Ga semua orang mampu swasta dan anak bapak-pun akhirnya masuk di SMA 3 Bandung. Benahi sistem, ratakan fasilitas pendidikan (sarana, prasarana) buat tim verifikasi lapangan, cek guru dan kepala sekolah yang bermain dalam sistem zonasi. Mekanisme kontrol yang lemah menjadikan banyak pihak memanfaatkan peluang untuk korupsi dan nepotisme," tulis akun @gale***.

"Punten Pak, betul dan setuju sekali dengan kalimat TIDAK MENJAMIN bahwa sekolah negeri itu terbaik, tapi yang dipermasalahkan disini adalah KERANCUAN nya dalam zonasi.. kami warga jabar hanya ingin ditelusuri saja pak..beberapa sekolah favorit jadikan sampel dan diuji apa betul itu PURE ZONASI ? Nama yang sekarang menjadi siswa disekah tersebut APA ADA di akun PPDB ? Kalo kami yang punya kuasa pasti akan kami usut .. sehat selalu kang emil,.kami rakyat dan wargamu hanya membutuhkan keadilan dan dedikasimu terhadap sistem PENDIDIKAN.. terima kasih jazakumullah khayr," tulis akun @mayan***.