Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meyakini bahwa sudah pasti ada korupsi apabila ada pelayanan publik menjadi sulit. Dia bilang korupsi bikin biaya ekonomi makin tinggi.

"Kalau pelayanan (publik) itu mudah, tidak akan ada korupsi. Korupsi muncul karena pelayanan sulit. Setiap pelayanan publik yang sulit, pasti itu ada korupsi. Karena kalau dia dikorupsi pasti akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi," kata Firli dalam Bincang Stranas PK, Selasa (18/7/2023).

Dia mengatakan, korupsi itu adalah kejahatan melawan kemanusiaan, karena kalau itu terjadi maka masalah kemiskinan dan pengangguran tidak akan terselesaikan, kualitas sumber daya manusia tidak akan pernah bisa ditingkatkan, pelayanan yang mudah tidak bisa didapatkan oleh masyarakat.

-

-

"(Dengan adanya korupsi) artinya negara tidak mampu memberikan rasa keadilan, tidak mampu memberikan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kita tidak mampu menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat, karena semua program kalau itu dikorupsi. Bahkan hak rakyat kita, hak anak warisan kita, hak keturunan kita nanti dirampas," ujarnya.

Firli menegaskan, tugas utama KPK adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Untuk itu, berbagai bisnis strategis di Indonesia seperti mineral tambang dan batu bara tak luput dari pengawasan KPK.

"Berikutnya, kita berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan tugas memberantas korupsi, dan instansi yang melakukan tugas pelayanan publik, karena itu kita punya kepentingan. Kenapa kita harus tertibkan kawasan dan tata kelola pelabuhan? Kenapa juga kita ikuti dalam sistem informasi mineral dan batu bara?," tutur dia.

Untuk pengawasan bisnis di sektor tambang, KPK telah membuat Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (Simbara). Sebagai informasi, Simbara merupakan ekosistem pengawasan dan pengelolaan sektor Mineral dan Batubara (minerba) yang terbentuk dari hasil integrasi sistem dan data dari hulu hingga hilir; mulai dari perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, ekspor, dan pengangkutan/pengapalan serta devisa hasil ekspor.

Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki
Usai menggeledah rumah pribadi Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, kemarin, hari ini Penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pusat PT PLN (Persero) di kawasan Melawai, Jakarta Selatan. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

"Dengan Simbara, kita tahu berapa yang ditambang dalam rencana penambangan, berapa yang harus diekspor, berapa yang harus direstock untuk kebutuhan DMO (domestic market obligation), berapa negara akan dapat, dan kita mampu mengawasi transfer keuangan," jelasnya.

Artinya, dengan Simbara tersebut KPK sudah melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, dan KPK sudah melakukan upaya-upaya penghematan dan meningkatkan pendapatan negara.

Selain itu, Firli mengatakan bahwa pihaknya juga membuat Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK), yang merupakan subsistem dari sistem Indonesia National Single Window (INSW) untuk proses penyusunan dan pelaksanaan neraca komoditas.

"Setelah itu kita tahu dalam sistem nasional neraca komoditas, kita akan bisa lihat butuhnya berapa, misalnya (butuh) 100, produksi dalam negeri 50, maka ada gap 50, berarti kita harus impor. Impor itu yang 50 nanti siapa saja yang impor kita bisa melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, dan itu kalau terjadi maka pastilah costnya akan rendah," tambahnya.

Tak hanya Simbara dan SNANK, Firli mengungkapkan bahwa pihaknya juga membuat nomor induk kependudukan utility NIK. Alasan dibuatnya sistem ini, kata dia, untuk menghindari pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang sudah mampu atau tidak tepat sasaran.

"Kenapa kita buat sistem ini, supaya orang menerima bantuan sosial tidak salah sasaran. Yang sudah kaya tetap dapat, yang miskin tetap dapat, itu tidak boleh terjadi. Maka perlu kita menggunakan utility NIK, pemberdayaan nomor induk kependudukan," jelasnya.

Lebih lanjut, Firli mengatakan bahwa pihaknya juga membangun yang disebut dengan one map policy. Sistem kerjanya agar bagaimana agar KPK bisa menggabungkan antara peta lahan dengan izin usaha.

[-]

-

Ssst! KPK Ternyata Temukan Kerawanan Proyek-Proyek Tol di RI
(wur)