Yogyakarta, Gatra.com -Presiden Joko Widodo dinilai kembali bagi-bagi kekuasaan dalam perombakan kabinet kali ini. Langkah ini juga dianggap upaya untuk menunjuk orang-orang yang dapat dikendalikan di akhir masa jabatannya.

Hal ini disampaikan dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Arya Budi, Senin (17/7), merespons reshuffle hari ini.

"(Bagi-bagi kekuasaan) Itu bukan hal yang baru dan hampir terjadi di semua negara demokrasi, berkoalisi dengan memasukkan politisi ke kabinetnya. Namun, motif kali ini untuk menjaga kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan sampai masa akhir jabatan di tahun 2024," papar Arya dalam keterangan tertulis UGM.

Ia menjelaskan reshuffle kabinet dengan tujuan bagi-bagi kekuasaan itu sudah dilakukan pada reshuffle sebelumnya yakni pada 2020, 2021, dan 2022.

Hal itu mengemuka karena Presiden Jokowi melantik Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny G Plate, politisi Partai Nasdem yang ditahan karena menjadi terdakwa kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G.

Jokowi juga melantik Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) juga Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri; Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Rosan Roeslani sebagai Wakil Menteri BUMN; serta Saiful Rahmat Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama. Paiman dan Roslan sebelumnya menjadi bagian tim relawan Jokowi.

"Presiden Joko Widodo juga ingin memastikan pemerintahanya happy ending dan menjaga kepuasan publik terkait pemerintahan yang ia pimpin," kata Arya.

Ia mengatakan, reshuffle kabinet kali ini memiliki beberapa kepentingan secara politik. Selain mengisi kursi yang kosong di Menkominfo dan wamen, reshuffle juga merupakan bagian dari konsolidasi pemerintahan Jokowi yang sangat berkaitan dengan pemilu 2024.

Selain itu, Arya menilai dengan mengisi pos menteri dari relawannya, Presiden Jokowi ingin bawahannya adalah sosok yang dapat dikendalikan.

"Presiden Jokowi lebih banyak motif ingin orang yang bisa dikendalikan olehnya dan tentunya sudah melalui screening sehingga tidak terjerat kasus," kata dia.

Menurut Arya, Menkominfo baru juga tak lepas dari pekerjaan rumah yang berat terutama sejak pos tersebut ditinggal politisi Nasdem Johnny G Plate yang terjerat kasus korupsi BTS. "Di sana (Kemenkominfo) ada kasus dan ada pekerjaan rumah untuk me-recover (memulihkan) kasus itu," ujarnya.

Arya menilai, menteri dan wakil menteri baru diharapkan dapat menjaga kinerja agar tidak tercipta isu menjelang Pemilu 2024.

"Jika tidak ada perubahan sampai 2024, on the track, dan tidak ada guncangan politik dan isu hukum maka bisa dibilang komposisi sekarang akan maksimal,” ujarnya.

29