Jakarta, tvOnenews.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku tidak masalah apabila Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie Setiadi diangkat sebagai Menter Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Dia mengatakan PDIP menghormati keputusan Jokowi yang memegang hak prerogatif sebagai seorang presiden.

“Ya relawan kan juga rakyat Indonesia. Jadi semua rakyat Indonesia apalagi juga telah berjuang ya di dalam pemenangan Presiden Jokowi, dan oleh presiden dinilai memiliki suatu kecakapan sebagai menteri, ya tentu saja ya PDI Perjuangan menghormati keputusan dari presiden,” ujar Hasto di iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

Dia meyakini Budi Arie bisa bekerja secara maksimal tanpa ada konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang. Meskipun dia memegang kuasa penuh dalam organisasi relawan Jokowi.

“Ya kita di dalam sistem tata pemerintahan kan ada pengawas yaitu dijalankan oleh DPR RI dengan berbagai persoalan yang terkait dengan Kominfo. Sebelumnya akan mendorong menteri yang baru untuk dapat menjaga marwah dari Menteri Kominfo agar tidak lagi disalahgunakan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan keputusan Jokowi melantik Budi Arie, sejumlah wakil menteri, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sudah didiskusikan dengan PDIP.

“Ya sebelumnya di diskusikan melalui Pak Pramono Anung yang juga melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan juga kepada saya diinformasikan terkait dengan keputusan presiden,” ungkapnya.

“Semua dikomunikasikan dengan baik,” sambung Hasto. 

Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Acara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (17/7/2023).

Budi Arie Setiadi dilantik berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan menteri yang dilantik. (saa/ebs)