Pasuruan (beritajatim.com) – Untuk menjaga laju inflasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Wakil Bupati Pasuruan Mujib Imron menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pasuruan agar melakukan upaya pengendalian inflasi. Tentunya dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan masing-masing tupoksinya.

Baik Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, OPD terkait lainnya serta Perum Bulog Sub Divre Malang dan PT Hiswana Migas berkewajiban untuk menjaga ketersediaan komoditas pangan di pasaran. Targetnya, inflasi tetap terjaga dan terkendali dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, TPID diminta lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya. Diantaranya, mengintensifkan pemantauan pergerakan harga kebutuhan pokok secara harian. Berikut memastikan ketersediaan stok dan pasokan bahan kebutuhan pokok, baik stok yang ada di gudang, pasar tradisional dan ritel modern.

“OPD diberi kesempatan menjelaskan kondisi saat ini. Misalnya Disperindag bisa melakukan pemantauan harga sembako berkala setiap hari juga melakukan sidak pasar bersama pihak terkait. Sedangkan Dinas Pertanian bisa memantau kenaikan harga cabai saat ini,” papar Wakil Bupati.

Dalam forum diskusi dan evaluasi yang dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta perwakilan Camat dan para pelaku UMKM tersebut, Wakil Bupati juga meminta kepada kedua anggota TPID lainnya. Yakni Perum Bulog Sub Divre Malang agar lebih intens melakukan pengecekan cadangan beras. Berikut PT Hiswana Migas untuk terus memantau ketersediaan gas LPG.

“TPID perlu bersinergi dalam upaya pemenuhan ketersediaan pasokan serta perlu diupayan adanya kerjasama antar daerah. Juga memastikan jalur distribusi atau logistik tidak terganggu di tengah pengetatan mobilitas masyarakat sebagai upaya antisipasi penyebaran Covid-19,” ujarnya didampingi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Kepala BPS Kabupaten Pasuruan dan stake holder lainnya.

Di sisi lain, Wakil Bupati berpesan kepada seluruh anggota TPID Kabupaten Pasuruan agar memanfaatkan platform perdagangan online sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan. Sekaligus digunaan sebagai media pemasaran barang kebutuhan pokok sebagai upaya menjaga penerapan protokol kesehatan yang lebih intensif.

“Pengendalian inflasi juga bisa dilakukan dengan mengintensifkan dan memperluas pelaksanaan pasar murah. Juga pelaksanaan monitoring ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, terutama untuk kebutuhan yang saat ini mengalami tren kenaikan. Seperti minyak goreng, telur, daging ayam ras dan cabai merah,” tandas Wakil Bupati.

Sementara itu, di akhir arahannya, Wakil Bupati menyatakan perihal pemanfaatan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) untuk pemenuhan dan pemasaran barang kebutuhan. Sebagai system pembayaran yang dikembangkan industri bersama dengan Bank Indonesia, QRIS hadir untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran non tunai di Indonesia. [ada/but]