Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Ketum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menjadi Menteri Kominfo. Apakah penunjukan Budi ini mengisyaratkan Jokowi mendukung Prabowo Subianto sebagai capres 2024?

Direktur Eksekutif IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam menilai keputusan Jokowi itu ada kaitannya dengan arah dukungan terhadap capres 2024.

"Mencermati hasil reshuffle ini, artinya secara resmi Jokowi memotong 1 jatah Menteri dari NasDem. Ini merupakan sanksi politik sekaligus konsekuensi dari perjuangan NasDem dalam memperjuangkan narasi perubahan dan mencapreskan Anies Baswedan," kata Umam dalam keterangannya, Selasa (18/7/2023).

-

-

Umam menilai Jokowi memberikan porsi besar kepada kelompok relawannya atas penunjukan Budi tersebut. Padahal, menurutnya, Projo sendiri sempat dituding PDIP sebagai 'hanya sempalan kecil' dari jaringan relawan Jokowi yang tidak terdaftar sebagai bagian dari relawan pemenangan bacapres PDIP Ganjar Pranowo.

"Bahkan, belakangan ini Projo sendiri sering menunjukkan kedekatannya dengan capres Partai Gerindra Prabowo Subianto," ucapnya.

Umam merujuk pada hasil Musra yang menempatkan Prabowo sebagai capres pilihan pertama dengan perolehan angka 20%, disusul Ganjar 19%, dan Airlangga Hartarto 12,5%. Berkaitan dengan itu, Umam menilai Jokowi memberikan kekuasaan besar kepada relawannya yang kini terlihat merapat ke Prabowo.

"Hal ini seolah semakin menegaskan bahwa preferensi politik Jokowi memang lebih mengarah kepada Prabowo Subianto, ketimbang rekan separtainya Ganjar Pranowo," ujarnya.

Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina ini menilai posisi Budi di pos kementerian bidang teknologi informatika strategis untuk menertibkan ruang siber sehingga dapat mengoptimalkan narasi pro-pemerintah.

"Keuntungan 'tambahan' dengan menjadikan Ketum Projo sebagai Menkominfo selain untuk mengakomodir relawan dan memperkuat sinyal dukungan ke Prabowo, peran Menkominfo juga sangat penting untuk menertibkan cyber space Indonesia. Sehingga orkestrasi isu dan narasi pro-pemerintah bisa dioptimalkan," ujarnya.

"Dan langkah mengeliminasi serangan-serangan rival politik bisa diefektifkan jelang Pemilu 2024, sehingga 'stabilitas' tetap terjaga sesuai dengan selera kekuasaan yang ada," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya: