JAKARTA - Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyebutkan pelantikan Ketum Relawan Projo Budi Arie Setiadi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI sudah disampaikan ke Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hal tersebut disampaikan Hasto Kristiyanto kepada awak media di sela-sela kegiatan pelatihan Juru Kampanye Ganjar Pranowo di MNC Conference Hall Gedung iNews Tower, Kebon Sirih Jakarta Pusat pada Senin (17/7/2023) malam.

"Ya sebelumnya didiskusikan melalui Pak Pramono Anung yang juga melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan juga kepada saya. Diinformasikan terkait dengan keputusan presiden di mana pada pagi hari ini melantik menteri, wakil menteri dan juga beberapa dari wantimpres. Semua dikomunikasikan dengan baik," kata Hasto.

Hasto menyebutkan Budi juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang berhak untuk dipilih Presiden Jokowi dan ditugaskan untuk menjadi menteri.

"Ya relawan kan juga rakyat Indonesia, jadi semua rakyat Indonesia apalagi juga telah berjuang ya di dalam pemenangan Presiden Jokowi, dan oleh Presiden dinilai memiliki suatu kecakapan sebagai menteri, ya tentu saja ya PDI Perjuangan menghormati keputusan dari Presiden," tuturnya.

Terkait sikap Budi Arie Setiadi yang dianggap lebih condong mendukung Bacapres Prabowo Subianto, Hasto menyebutkan belum tentu sikap Budi senada dengan pergerakan akar rumput Projo di daerah.

"Dukung mendukung kan biasa, buktinya ada Projo dari Jawa Barat ya memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Dukungan ini kan belum final, apalagi nanti ujung-ujungnya kan pada siapa yang dicoblos masih 14 Februari 2024," jelas Hasto.

Sehingga Hasto mengaku berbaik sangka bahwa kekosongan dari Menkominfo dengan adanya menteri yang definitif diharapkan dapat mempercepat suatu pembangunan infrastruktur berkaitan dengan sistem telekomunikasi nasional agar makin berdaya saing dengan negara-negara lain.

Terkait adanya kekhawatiran sejumlah pihak ada relawan yang memegang jabatan Menkominfo bisa mengetahui telekomunikasi secara nasional, Hasto melihat sudah ada sistem pengawasan di pemerintahan.

Follow Berita Okezone di Google News

"Ya kita di dalam sistem tata pemerintahan kan ada pengawas yaitu dijalankan oleh DPR RI dengan berbagai persoalan yang terkait dengan Kominfo sebelumnya akan mendorong menteri yang baru untuk dapat menjaga marwah dari Menteri Kominfo agar tidak lagi disalahgunakan," kata Hasto.

"Termasuk di dalam menjalankan suatu fungsi-fungsi komunikasi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini merupakan hal yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya," sambungnya.

Ia meyakini masyarakat Indonesia sudah cerdas dan dapat melihat secara obyektif setiap kandidat Bacapres yang berkualitas dan benar-benar akan melanjutkan kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dengan baik.

"Persoalan terkait dengan pemilu merupakan hal yang terpisah. Terlebih pilpres dan rakyat Indonesia ini sudah sangat cerdas karena kedaulatan ada di tangan rakyat," tutur Hasto.

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.