AKURAT.CO  Penunjukkan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggantikan Johnny G Plate yang terjerat kasus korupsi proyek BTS dinilai bermuatan politis. 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan reshuffle yang dilakukan menjelang masa akhir jabatan Presiden Joko Widodo sejatinya untuk memberikan penghargaan kepada relawan Pro Jokowi atau Projo yang berperan mengantarkan Jokowi menjadi Kepala Negara selama dua periode. 

"Tentu ini politik balas budi, karena Jokowi bersandar pada relawan. Pemberian kursi menteri ini akan menciptakan keterikatan yang semakin solid antara Jokowi dengan relawan," kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Senin (17/7/2023). 

Menurut Ujang, keputusan Presiden Jokowi lebih memilih kalangan relawan ketimbang partai politik karena Jokowi bukan berangkat dari seorang Ketua Umum partai politik. Maka sangat wajar Budi Arie Setiadi yang dipilih, semata untuk menguatkan barisan relawan menjelang kontestasi Pilpres 2024.

"Jokowi bukan ketua umum partai dan di PDIP pun Jokowi tidak berperan," ujarnya. 

Lebih lanjut, Dosen Universitas Al Azhar Indenesia itu menyatakan keputusan Presiden Jokowi tidak memilih kalangan paratai politik semata untuk menghindari kecemburuan politik di dalam koalisi pemerintahan. 

Apabila Presiden Jokowi memilih salah satu partai politik dari koalisi pemerintahan, dikhawatirkan hanya menimbulkan persoalan baru menjelang masa akhir kepemimpinan Jokowi. 

"Kenapa jatahnya tidak diberikan kepada partai politik karena kalau diberikan ke salah satu partai akan menimbulkan kecemburuan saling iri satu sama lain," pungkasnya.