Indonesia adalah negara hukum.

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Permintaan Wali Kota Medan Bobby Nasution terhadap polisi agar pelaku begal ditindak tegas hingga ditembak mati menuai pro dan kontra.

Sikap Bobby itu mendapat kritikan dari berbagai pihak, tak terkecuali politikus Partai Demokrat Benny K Harman.

Benny menilai Bobby tak memiliki wewenang untuk memberikan intruksi kepada polisi untuk menembak begal. Apalagi hanya dengan pertimbangan begal meresahkan masyarakat.

Soal PKN Komunikasi dengan Partai Demokrat, Anas Urbaningrum: Harus Bergaul

“Mungkin saja begal itu sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban. Namun atas kuasa apa Sdr Wali Kota Medan menginstruksikan anggota Polri menembak mati begal?” kata Benny dalam keterangan tertulisnya, disitat Sabtu (15/7).

Anggota Komisi Hukum DPR RI itu mengingatkan bahwa keresahan di tengah masyarakat tak cuma disebabkan oleh pelaku begal.

“Jika ukurannya meresahkan masyarakat, koruptor dan bandar narkoba itu juga sangat meresahkan masyarakat. Apakah dengan itu Sdr Wali Kota langsung perintahkan anggota Polri tembak mati mereka?” tambahnya.

Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Jadi, setiap tindak kejahatan harus diproses sesuai aturan yang berlaku.

“Negeri ini ada hukumnya bung, ada aturannya, jangan mentang-mentang punya kuasa seenaknya memerintah anggota polisi menembak mati seorang warga,” ujar Benny.

Dia berharap para penguasa tidak main hakim sendiri. “Jangan pula menjadikan dirimu Tuhan, lalu setiap saat mencabut nyawa manusia yang menjadi rakyatmu sendiri seturut seleramu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution meminta aparat untuk bertindak tegas terhadap pelaku begal. Dia juga menghalalkan bila pelaku ditembak mati.

"Saya harap pihak kepolisian lebih tegas untuk menindak para pelaku (begal) di lapangan walaupun harus ditembak mati," tulis Bobby dalam cuitan di akun Twitter-nya, Sabtu (8/7).