Anas berkelakar PKN bukan partai milik keluarga sehingga tak bisa mengambil keputusan sendiri.

"Parti itu bukan milik pribadi saya. PKN itu bukan milik pribadi saya. Bukan milik keluarga saya," kata Anas di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2023).

"Karena itu, semuanya keputusan harus dibahas bersama di partai berdasarkan mekanisme yang sudah diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi lainnya," lanjut Anas.

Anas menuturkan penentuan arah koalisi dan bakal capres-cawapres harus dilakukan secara hati-hati. Ia memastikan hal tersebut tidak akan diputuskan hari ini karena pendaftaran Pilpres 2024 masih Oktober mendatang.

Menurut Anas, PKN akan mengambil keputusan sesuai tenggat waktu yang ada.

"Kan semua tahapan pemilu sudah ada. Jadi tahapan-tahapan itu lah nanti menjadi dasar pkn merumuskan tenggatnya seperti apa. Prinsipnya kan tidak boleh telat, toh. Nomor satu tidak boleh telat. Nomor dua tepat," Kata Anas.

Anas tidak memungkiri PKN berkomunikasi dengan semua partai, termasuk Demokrat.

"Semua partai. Tidak ada yang musuh buat Demokrat. Loh kok Demokrat? hahaha," kelakar Anas.

"Jadi buat PKN tidak ada partai manapun yg musuh Karena itu kalau semua partai komunikasi itu hal yang wajar tetapi intesitas komunikasinya seperti apa, titik temunya seperti apa, itu soal nanti," imbuhnya.