Achmad Fauzi Bupati Sumenep meminta pemerintah pusat mewujudkan reaktivasi kereta api di Pulau Madura untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi wilayah tersebut.

“Awalnya masyarakat Madura menawarkan pembangunan jalan tol, tapi belum ada kejelasan. Saya berpikir reaktivasi kereta adalah salah satu solusi yang lebih cepat dan lebih realistis karena KAI sudah punya aksesnya,” ujarnya dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya, Selasa (4/4/2023).

Fauzi menjelaskan, pada tahun 2022, seluruh bupati di Pulau Madura telah menyampaikan usulan reaktivasi kereta api dan pembangunan jalan Tol kepada Gubernur Jawa Timur dan Presiden Republik Indonesia, termasuk saat Menteri Keuangan berkunjung ke Madura.

Gubernur Jawa Timur telah merespon melalui surat pada Februari 2023. “Pada intinya pusat merespon baik karena kereta api termasuk transportasi jangka panjang. Memang tidak langsung dirasakan tahun ini, mungkin realisasi lima tahun ke depan, tapi pengeluaran masyarakat bisa efisien (jika ada jalur kereta),” kata Fauzi.

Bekas rel kereta api yang masih ada di wilayah Kabupaten Sampang. Foto: Dipo Lokomotif Mojosari Foto: Dipo Lokomotif Mojosari

Jika terwujud, reaktivasi kereta api di Pulau Madura, kata bupati, memiliki multiplier effect untuk sosial dan ekonomi masyarakat Pulau Madura. Selain membawa penumpang, kereta api juga dapat membawa logistik dan komoditi pangan seperti garam, bawang, dan jagung.

“Tidak hanya komoditi pertanian tapi perdagangan jadi titik tumpu. Pada saat aspek transportasi didapatkan dengan mudah, akan berpengaruh pada harga harga barang, terutama untuk kabupaten paling timur. Selain itu, akan ada pemerataan percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kenaikan IPM (Indeks Pembangunan Manusia),” tuturnya.

Reaktivasi kereta api, kata Fauzi, tidak harus membuka jalur baru namun bisa juga dengan menggunakan jalur rel lama yang masih ada. Kalau membuka jalur baru, tentu membutuhkan lahan lagi. Pasti akan memakan waktu karena harus membebaskan lahan.

“KAI sudah melakukan kunjungan untuk mengecek dan mendata aset-aset mereka, dua minggu sesudah kedatangan Ibu Menteri Keuangan,” ujarnya.

Bekas Jembatan rel kereta api yang masih ada di wilayah Kabupaten Sampang. Foto: Dipo Lokomotif Mojosari

Dengan demikian, saat ini pemerintah daerah memberikan dua pilihan kepada pemerintah pusat, reaktivasi kereta atau jalan tol.

“Ini statement aspirasi sebagai warga dan bupati, bukan statement politik, agar pemerintah pusat memilih salah satunya. Saya yakin semua kabupaten siap mendukung keputusan pemerintah pusat karena semua ini untuk kesejahteraan masyarakat Madura,” kata Fauzi.

Terkait dengan jalur KA lama yang sekarang ini sudah berubah fungsi menjadi pemukiman warga, dan tempat usaha, Bupati Sumenep yakin warga bersedia direlokasi, karena memang aset tersebut milik dari PT KAI.

“Saya rasa warga Madura menurut, kalau pemerintah yang menghendaki jalur digunakan kembali, warga mau pindah. Tidak ada gejolak sosial dan kami akan mengawal,” katanya.

Stasiun Sampang, stasiun kereta api nonaktif yang terletak di Jalan Teuku Umar, Gunung Sekar, Sampang. Foto: Wikipedia

Merespon Bupati Sumenep, Vega Septian Humas Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Timur Ditjend Perkeretaapian mengabarkan bahwa Kementerian Perhubungan sedang melakukan studi kelayakan reaktivasi kereta di Madura. Saat ini sudah tahap studi akhir bersama empat jalur lain di Perpres Nomor 80 Tahun 2019.

Empat jalur yang dimaksud adalah Kalisat-Panarukan, Klakah-Pasirian-Rambipuji, Jombang-Babat-Tuban, Madiun-Slahung, dan Madura.

“Pembiayaan jalur kereta api di Madura akan dibebankan ke BUMN. Kami di DJKA sangat mendukung dan siap untuk melaksanakan,” kata dia.(iss/rst)