AKURAT.CO Selepas isu penundaan pemilu mereda kini muncul wacana penundaan pilkada. Bawaslu menganggap penting pembahasan opsi penundaan pilkada terkait faktor pengamanan. Serupa dengan pemilu, wacana penundaan pilkada menjadi isu yang tidak populer dan sepi dukungan.

Menko Polhukam Mahfud MD, dalam kunjungan kerja ke Yogyakarta, Sabtu (15/7/2023), menganggap usulan penundaan pilkada tidak relevan. Eks Ketua MK malah menganggap ketidaksiapan pengamanan bukan alasan untuk menunda tahapan.

“Kalau ada kesulitan lalu pilkada atau pemilu mau ditunda ya tidak akan pernah ada pemilu," kata Mahfud.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja tidak membantah usulan penundaan pilkada. Namun dia mengingatkan usulan tersebut bukan menjadi usulan lembaga, dan dibahas dalam rapat tertutup yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik.

Bagja mengakui Bawaslu tidak memiliki wewenang menunda pilkada karena menjadi wewenang pemerintah pemerintah bersama DPR. Namun dia menolak menarik usulan yang sudah kadung menuai banyak kecaman.

“Itu masih diskusi bukan kemudian menjdi usul lembaga,” kata Bagja, di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang menganggap pernyataan Bagja juga tidak relevan karena Bawaslu seharusnya memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai tahapan, termasuk agenda pilkada yang bakal digelar secara serentak pada November 2024.

Junimart menilai Bawaslu, melalui ketuanya, melontarkan isu yang tidak penting. “Enggak usah berwacana bikin-bikin isu yang enggak bernilai," ujarnya.