PIKIRAN RAKYAT - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D menghadiri kampanye anti politik uang dengan tema "Hajar Serangan Fajar" di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jum'at, (14/7).

Kepala BPIP yang menjabat dua periode ini, menegaskan tindakan politik uang merupakan nilai tidak terpuji bahkan tercela sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

"Gerakan ini sangat bagus dan strategis, untuk mencegah hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila", ujarnya.

Ia juga mengatakan tidakan politik uang merupakan bagian dari korupsi yang tidak memberikan edukasi kepada masyatakat.

Baca Juga: Pasutri Pengusaha Kolam Renang di Tulungagung Dibunuh, Anak: Kami Merasa Janggal

"Gerakan ini sebagai upaya kita bersama, bergotong royong dalam mencegah korupsi sebagai musuh bersama", jelasnya.

Gerakan yang melibatkan generasi muda dan komponen masyarakat lainnya ini juga dinilai bagian dari Pancasila dalam tindakan (Pancasila in Action) dalam menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024.

"Gerakan ini juga merupakan bagian dari gerakan Pancasila dalam tindakan, yang dilakukan komponen masyarakat, terutama generasi muda", paparnya.

Ia menekankan kepada para calon peserta pemilu dari semua partai politik baik calon dari Legislatif daerah sampai pusat, Kepala Daerah sampai Presiden untuk menjaga integritas tanpa politik uang dan mengedepankan nilai-nilai Pancasila.

"Yah kita harapkan pesta demokrasi ini sangat aman, nyaman dan tertib dan tidak dinodai dengan politik uang", tutupnya.

Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri, M.Si mengucapkan dan apresiasi kepada BPIP karena terus mendampingi KPK dalam Pembinaan Ideologi Pancasila kepada masyarakat terutama generasi muda.

"Kami ucapkan terimakasih kepada BPIP yang selalu mendampingi KPK karena KPK tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila", ujarnya.

Ia menyebut dalam mewujdukan tujuan negara, semua pihak harus berperan adil dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dari hal yang terkecil.

Dia bahkan menyebutkan 4 hal yang masih menjadi persoalan negara Indonesia diantaranya alam dan non alam, narkotika, terorisme, radikalisme dan korupsi.

"Mari kita gotong royong hentikan persoalan ini dengan berbagai cara seperti memberikan pendidikan politik dengan politik berintegritas", ujarnya.

Ia juga berpesan kepada anggota partai politik untuk menjaga stabilitas politik, sehingga Pemilu 2024 tidak dikotori dengan politik uang.

Ia menyebut peraktek politik uang sudah jelas melanggar nilai-nilai Pancasila baik sila ke- satu sampai sila ke- lima.

"Praktek politik uang dan korupsi sudah jelas melanggar sila pancasila satu sampai lima yang berkaitan", ucapnya.

Baca Juga: Panggilan Hati Jadi Alasan Warga Cimahi Ini Membantu Kucing yang Butuh Pertolongan

Ia juga memaparkan praktek politik uang sangat mengkhawatirkan, hal tersebut berdasarkan survei pada pemilu sebelumnya. Dari jumlah pemilih 72 persen, 47 persen melakukan politik uang. Bahkan politik uang didominasi oleh perempuan umur 35 tahun ke atas.

"Dari hasil analisis kami penyebabnya adalah faktor ekonomi, tekanan sosial, politis dan pihak lain", ucapnya.

Tidak hanya itu, ironinya dari hasil survei politik uang dikatakan sudah biasa dan lazim di kalangan masyarakat yaitu mencapai 46,7 persen.

"Kita melihat ini tidak sehat, karena masyarakat masih memilih calon yang korup", pungkasnya.

KPK terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat, mengajak kepada komponen bersma-sama menggaungkan menolak politik uang.

Target program ini adalah kepada ibu-ibu dengan menggerakan anak-anak muda atau milenial.

"Kalau sadar suara rakyat adalah suara tuhan, maka jangan diperjual belikan suara rakyat", pesannya.

"Pilihlah calon-calon pemimpin bangsa, tanpa mempertaruhkan uang, ayo wujudkan pemilu 2024 tanpa politik uang dan tanpa korupsi", ajaknya.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengapresiasi dan mendorong kegiatan tersebut, kajian dan survei dari KPK tersebut menjadi gerakan antisipasi bersama agar tidak terus terjadi terutama Pemilu tahun 2024.

Sebagai penyelenggara pemilu mereka juga mengaku siap menjalankan tugasnya dan fungsinya untuk mewujudkan pemilu yang bersih dari politik uang.

"Program ini diharapkan menjadi perjuangan bersama menegakan demokrasi Indoneisa yang berasaskan Pancasila", tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut ikut mendampingi Sekretaris Utama BPIP Dr. Adhianti, S.I.P., M.Si; Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Ir. Prakoso, M.M; Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Surahno, S.H., M.Hum JPT Prtama di lingkungan BPIP serta hadir Kementerian Lembaga lainnya.***