Moeldoko mengatakan pihaknya memahami permintaan Bawaslu untuk penundaan pemilu dikarenakan beberapa hal seperti distribusi logistik. Namun semua itu bisa diatasi dengan kehadiran pemerintah.

"Ya pasti karena dalam konteks ini ada kaitannya. Penyelenggaranya KPU tetapi bagaimana faktor keamanan, itu tugas pemerintah. Persoalan distribusi logistik, pemerintah juga hadir di situ. Anggaran," kata Moeldoko saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro menegaskan, pemerintah tidak akan menunda pilkada 2024 kecuali ada perubahan undang-undang.

"Prinsipnya kalau pemerintah ditanya, ya sepanjang undang-undang yang mengatur tentang waktu pelaksanaan pilkada itu belum diubah, maka belum ada skenario melakukan penundaan," kata Juri di lokasi yang sama.

Juri yang juga mantan Ketua KPU memahami ada kerumitan dalam pengaturan tahapan pemilu karena pemilu presiden maupun nasional kemungkinan berbarengan dengan Pilkada.

Akan tetapi, pemerintah yakin KPU bersama Bawaslu selaku penyelenggara pemilu bisa melaksanakan pemilu dalam dua tahapan bersama.

"Meskipun kami juga memahami ada kerumitan di dalam mengatur tahapan, tetapi kami percaya penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu bisa mengatur mengelola, mensinkronisasikan, mengatur sumber daya yang ada untuk membuat dua tahapan itu bisa berjalan beriringan tanpa mengurangi kualitas pemilu dan pilkada bisa berjalan keduanya," kata Juri.

Juri pun mengatakan, pemilu masih berjalan lancar selain keluhan Bawaslu. Dia mengatakan, tahapan pemilu masih berjalan lancar. "Enggak ada. Sampai hari ini masih lancar-lancar saja," kata Juri.