Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko angkat suara mengenai usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal penundaan Pilkada 2024 yang dijadwalkan November 2024 mendatang. Menurutnya Bawaslu hanya curhat.

Moeldoko mengatakan, sampai saat ini belum ada usulan resmi dari Bawaslu untuk menunda Pilkada 2024. Selain itu, Pemerintah juga tidak bisa melakukan intervensi terkait penyelenggaraan Pilkada.

"Curhat kok," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (14/7/2023).

-

-

Moeldoko menegaskan posisi pemerintah bakal terus mendukung penyelenggaraan Pilkada, termasuk persoalan keamanan, distribusi logistik, hingga anggaran.

Pada kesempatan yang sama, Deputi IV KSP Juri Ardiantoro menjelaskan terkait usulan penundaan Pilkada dari Bawaslu ini karena ada kerumitan dalam tahapan pemilu dan pilkada. Alasannya karena waktu yang sangat berdekatan.

"Bawaslu melihat kerumitan pemilu serentak dengan pilkada karena ada tahapan tumpang tindih, pemilu Februari, kemudian pilkada itu November yang tahapannya dimulai saat pemilu belum selesai," katanya.

Juri menegaskan posisi pemerintah, sepanjang belum ada Undang-Undang yang mengatur waktu pelaksanaan pilkada, maka tidak ada skenario penundaan. Meski posisinya pemerintah memahami ada kerumitan dalam mengatur tahapan Pilkada. Sampai saat ini juga melihat rencana penyelenggaraan pemilu masih lancar.

"Tapi kami percaya penyelenggaraan pemilu, KPU - Bawaslu bisa mengatur, mengelola, mensinkronisasikan, mengatur Sumber Daya supaya dua tahapan itu bisa berjalan beriringan tanpa mengurangi kualitas pemilu," katanya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan KSP Jakarta, Rabu (13/7/2023) menyampaikan usulan penundaan pemilu.

"Kami khawatir sebenarnya pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," kata Bagja, mengutip Detikcom, dalam keterangan, Kamis (14/7/2023).

"Karena itu kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (Pilkada) karena ini pertama kali serentak," tambahnya.

 

 

[-]

-

Tiba-tiba Moeldoko Kritik Subsidi BBM, Bilang Begini
(hsy/hsy)