Liputan6.com, Jakarta - Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) menjadi UU telah resmi disahkan oleh DPR RI melalui rapat paripurna yang digelar pada Selasa 11 Juli 2023. Itulah top 3 news hari ini.

Sebelum mengetuk palu, Ketua DPR RI Puan Maharani menanyakan kepada peserta sidang mengenai RUU Kesehatan. Diketahui ada enam fraksi di DPR yang menyetujui disahkannya UU Kesehatan yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan PPP. Sementara, Demokrat dan PKS menolak RUU tersebut.

Lantas, apa alasan Demokrat menolak RUU Kesehatan tersebut? Ada tiga catatan Demokrat mengapa fraksinya menolak UU Kesehatan disahkan. Satu di antaranya terkait indikasi liberalisasi tenaga kesehatan dan tenaga medis asing yang dinilai sangat berlebihan.

Sementara itu, Bareskrim Polri telah menerima laporan yang dilayangkan Politisi Demokrat Cipta Panca Laksana terhadap pemilik akun Twitter @ghanieierfan.

Menurut Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, laporan tersebut dibuat usai Cipta Panca Laksana dituding terlibat dalam pusaran dana korupsi BTS paket 1-5.

Namun, Ramadhan enggan merinci lebih jauh perihal laporan tersebut. Ia hanya memastikan pelaporan yang dilayangkan Panca masih diproses.

Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait tradisi malam 1 Suro yang mungkin sudah tak asing lagi didengar. 1 Suro sendiri menjadi tanggal tahun baru pada kalender Jawa.

Berdasarkan kalender Islam atau Hijriah, 1 Suro bertepatan dengan 1 Muharram atau bulan pertama dalam kalender Hijriah.

Lalu bagaimana dengan di tahun Masehi? Dalam kalender Masehi, malam 1 Suro 2023 jatuh pada Rabu, 19 Juli 2023, yang berarti malam 1 Suro jatuh pada Kamis 18 Juli 2023.

Kemudian, bagaimanakah dengan sejarah adanya tradisi malam 1 Suro? Mengutip laman kemdikbud.go.id, peringatan malam 1 Suro sangat lekat dengan budaya Jawa yang masih dilestarikan hingga saat ini.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Kamis 13 Juli 2023:

DPR RI mengesahkan RUU Kesehatan Omnibus Law menjadi Undang-undang. Hal ini disambut baik Presiden Joko Widodo, meskipun mendapat penolakan dari berbagai organisasi profesi bidang kesehatan.