KBRN, Jakarta: Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, 72 persen masyarakat Indonesia menerima politik uang pada Pemilu 2019 lalu. Dari jumlah tersebut, 82 persen di antaranya perempuan, berusia 36 hingga 50 tahun.

"Mengapa yang usia 36-50 terima uang dalam bentuk apapun, karena kebutuhan ekonomi. Rasionalitas mereka begitu," kata Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana di acara peluncuran kampanye 'Hajar Serangan Fajar' di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Wawan menegaskan, KPK akan terus memberikan edukasi, dan sosialisasi kampanye memerangi politik uang. KPK juga mengajak seluruh komponen masyarakat ikut melawan politik uang, pada Pemilu 2024.

"Masyarakat pada (Pemilu, red) 2014 bikin terima spanduk (bertuliskan) 'terima serangan fajar', 2019 'terima uangnya tapi tidak pilih'. Kita harapkan, 2024 'tolak uangnya dan laporin orangnya'," ucap Wawan.

Sebab, menurutnya, politik uang adalah bibit terjadinya korupsi di Indonesia. Oleh sebab itu, KPK fokus membuat gerakan bertema, 'Politik Cerdas dan Berintegritas Pemilu 2024'.

"Karena politik uang, (pelaku, red) ngumpulin uangnya lagi, akhirnya jadi korup. Maka kami bikin 'Politik Cerdas Berintegritas'," ujar Wawan.​