Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan pemerintah membahas opsi penundaan Pilkada serentak 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.
 
Menurut Rahmat, ada tiga aspek potensi permasalahan yang bisa muncul dalam gelaran Pemilu dan Pilkada serentak 2024, yaitu aspek penyelenggara, peserta, dan pemilih.
 
Pada aspek penyelenggara, Rahmat mengungkapkan beberapa masalah yang meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu, serta beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi.

-?

- - - -
"Kita ingat Pemilu 2019 memiliki catatan buruk meninggalnya 894 petugas pemungutan suara karena beban kerja," kata Rahmat dikutip dari program Headline News di Metro TV, Jumat 14 Juli 2023.
 
Pada aspek peserta, Rahmat menyoroti masih maraknya politik uang, belum optimalnya transparansi pelaporan dan kampanye, netralitas ASN, dan penggunaan alat peraga kampanye yang tidak tertib.
 
Sementara pada aspek pemilih, Rahmat menekankan pentingnya mengantisipasi penyebaran hoax yang bisa mempengaruhi pilihan masyarakat.
 
Rahmat menambahkan, permasalahan terbesar adalah pelaksanaan Pilkada serentak 2024 beririsan dengan Pemilu 2024. Ia khawatir akan sulit mendapat dukungan pengamanan dari daerah lain jika ada gangguan keamanan saat pelaksanaan Pilkada.
 
"Kami khawatir sebenarnya pemilihan 2024 ini karena pada pemungutan suara 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru tentu dengan pejabat dan menteri berganti," tutur Rahmat.
 
Untuk itu, ia mengusulkan pemerintah membahas opsi penundaan Pilkada serentak 2024 agar tidak bersamaan dengan Pemilu 2024. Ia berharap ada solusi terbaik yang bisa menghindari potensi permasalahan tersebut.
 
"Kami usulkan pemerintah membahas opsi penundaan Pilkada serentak 2024. Kami harap ada solusi terbaik untuk menjaga kualitas demokrasi kita," pungkas Rahmat.
 
(Fauzi Pratama Ramadhan)
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(WAN)