Selain mengusulkan Munaslub, dalam pertemuan itu juga mereka mengusulkan sejumlah nama pengganti Airlangga Hartarto. Antara lain, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, kemudian Ketua MPR RI Bambang Soesatyo hingga Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia.

"Terus ada lagi yang di pemerintahan, Pak Bahlil pernah jadi pengurus Golkar, terus ada Pak Agus Gumiwang juga ada dalam rekomendasi itu. Di luar pemerintahan calonnya ada Pak Bamsoet dan ada saya," kata Ridwan Hisjam di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Rabu (12/7/2023).

Adapun Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar diwakili oleh Wakil Ketua Umum Depinas Soksi, Lawrence T.P Siburian. Dalam kesempatan itu, Lawrence menegaskan bahwa Munaslub harus segera dilaksanakan. Alasannya, kepemimpinan Airlangga banyak yang harus dievaluasi.

"Oleh karena itulah kita menyampaikan secara terbuka hal ini dan kita minta supaya segera dilakukan rapimnas dan setelah rapimnas, Munaslub menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar," tegas Lawrence.

Lawrence mengklaim telah menggalang dukungan dari segenap akar rumput agar konsolidasi Munaslub bisa terlaksana. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan para ketua DPD Partai Golkar dari tingkat I hingga tingkat II terkait rencana penggantian Airlangga dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.

"Kita pun sudah komunikasi dengan mereka hanya semua tutup mulut karena sekarang ini mau Pileg mereka menunggu DCT, nama mereka jangan sampai dicoret dan kalau boleh nomor mereka nomor kecil. Jadi semua tutup mulut tapi kita tidak bisa dibodoh-bodohi," ungkap dia.

Tetap Solid

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengklaim jajarannya tetap solid mempertahankan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. "Seluruh elemen Golkar tetap solid setia kepada ketum Golkar," ucapnya.

Sementara itu, Dewan Pakar Golkar merekomendasikan DPP untuk membentuk poros baru demi menyorongkan nama Airlangga menjadi capres 2024. Hal itu mengingat poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) hingga kini belum jelas memberikan kepastian dukungan untuk Airlangga.

"Membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi electoral-presidential. Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar. Di mana Partai Golkar akan memiliki kendaraan politik dalam pencapresan," tulis rekomendasi Dewan Pakar yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono dan Sekretaris Dewan pakar Partai Golkar, Ganjar Razuni.

Airlangga juga diminta untuk segera menentukan nama cawapres sesegera mungkin. Setelahnya, Airlangga juga diminta untuk segera melakukan deklarasi bersama capres dan cawapres, paling lambat Agustus 2023.