Wali Kota Medan Bobby Nasution mendapat kritik pedas gara-gara mendukung tembak mati begal. Kebijakan itu dinilai sangat berbahaya karena tindakan tersebut dilakukan tanpa proses peradilan yang adil,

Menurut Kriminolog UGM, Soeprapto, menilai tembak mati begal bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena tak memenuhi syarat proses peradilan yang minimal harus ada laporan, barang bukti dan saksi. 

"Sanksi pidana hukuman mati tidak dapat diberlakukan sembarangan. Setidaknya jika pelaku nya memenuhi ada unsur pembunuhan berencana atau terkait penyalahgunaan atau peredaran narkoba". Jadi jika bagi pelaku begal diusulkan ditembak mati, sudah tentu tidak sesuai dengan KUHP kita," kata Soeprapto kepada Liputan6.com, Kamis, (13/7/2023).

Selain itu, kata dia, pemberian sangsi hukum sebenarnya untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan meminimalkan terjadinya tindak berulang.

"Jadi jika pelaku langsung dibunuh maka efek jera menjadi tidak terpantau," ujarnya.

Namun, jika pelaku begal itu diproses hukum maka akan dapat diketahui faktor penyebab mengapa seseorang membegal.

"Apakah karena terdesak kebutuhan ekonomi yang pemenuhannya mengalami jalan buntu? Atau karena ingin dapat sesuatu secara instan dan malas bekerja? Atau karena faktor eksternal lemahnya sistem kontrol sosial?" kata Soeprapto.

Selain itu, kata dia, tembak mati begal juga melanggar hak asasi manusia (HAM). 

"Tindakan tembak langsung juga menimbulkan rawan salah sasaran maupun fitnah, bagi orang yang dendam kepada orang lain, bisa dengan mudah berteriak 'begal' agar ditembak polisi," ujarnya.