GELORA.CO - Kesejahteraan petani Indonesia masih menjadi "pekerjaan rumah" bagi Presiden Joko Widodo selama memerintah dua periode.

Hingga kini, para petani masih sulit mendapatkan pupuk murah. Pupuk subsidi yang disediakan pemerintah pun tidak tersalurkan merata.

Menurut mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli, sulitnya petani mengakses pupuk karena ada dugaan penyalahgunaan subsidi dari kalangan atas.

"Jika terjadi penyalahgunaan subsidi pupuk yang seharusnya untuk petani, tapi jatuhnya ke perkebunan swasta, yang main itu pasti direksi-direksi pabrik, distributor pupuk, atau BUMN-BUMN bidang perkebunan,” tegas Rizal Ramli kepada redaksi, Kamis (13/7).

Namun sayangnya, langkah pemerintah mengatasi kelangkaan pupuk tidak dilakukan dari akar permasalahan sebenarnya.

"Yang harus disikat itu kan (oknum) anak buahnya Pak Jokowi, bukan dengan mengurangi subsidi pupuk untuk petani," tegas mantan Kepala Bulog ini.

Belum lagi soal kebijakan impor pupuk. RR, sapaan Rizal Ramli menilai, kebijakan tersebut hanya menguntungkan pengusaha dan pejabat.

Disimulasikan RR, pengusaha kuota impor pupuk bisa meraup keuntungan hingga 20 dolar AS per ton. Jika impor 2 juta ton, maka keuntungannya bisa mencapai 400 juta dolar AS atau Rp6 trilliun.

"Ini sebagian jadi saweran untuk pejabat-pejabat. Maaf ya, saya terpaksa harus kasih kuliah Pak Jokowi. Subsidi itu tidak selalu jelek asalkan meningkatkan produktivitas dan produksi,” tandasnya.