Editor: Rikhi Ferdian |  

Selasa 11-07-2023,20:28 WIB

Dokumentasi Poto Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Dari PKS, Ahmad Syahril. --Istimewa

Kritik Pedas PKS -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mendapat kritik pedas dalam hal dalam tata kelola pemerintahan, mulai tata kelola aset hingga layanan umum publik pada administrasi kependudukan dan kesehatan.

Kritik pedas itu dilontarkan oleh anggota DPRD Kabupaten Tangerang sekaligus ketua fraksi PKS, Ahmad Syahril, Selasa 11 Juli 2023.

Ada beberapa poin yang dikritisi oleh PKS. Politisi dari partai berlambang bulan sabit dan tangkai padi itu pun menuntut perbaikan kinerja dari Pemkab Tangerang.

"Sorotan pertama, soal tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau Silpa. Perlu diminimalisir dengan diimbangi oleh kinerja yang baik dan antisipasi prosedur tehnis di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," tuturnya.

Tiga pekan sebelumnya, sambung dia, dalam Rapat Paripurna dalam tema yang sama dengan agenda jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD, Mad Romli yang hadir dalam agenda tersebut menyatakan, adanya Silpa dikarenakan adanya pelampauan pendapatan sebesar Rp 403 Miliar.

Selain itu, adanya belanja yang tidak terserap pada TA 2022 sebesar Rp 525 Miliar. Mad Romli menyebut, bahwa dalam nilai Silpa itu terdapat Silpa di luar kas daerah yang dikelola secara mandiri oleh BLUD, salah satunya RSUD Balaraja, RSUD Tangerang sebesar Rp 250 Miliar.

"Sedangkan sisanya tak mampu diserap oleh OPD dengan alasan efesiensi dan tidak tersedianya penyedia barang dan jasa," tuturnya.

Kedua, Syahril menyebut, prestasi Pemkab Tangerang yang telah meraih predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP sebanyak 15 kali berturut-turut dari BPKP Provinsi Banten, haruslah dapat dibuktikan dengan sajian data dalam buku laporan APBD 2022 yang logis dan transparan.

Yang ketiga, pelayanan publik dan birokrasi versi netizen sangatlah buruk. Oleh karena itu, sikap responsibilitas, komunikasi publik dan pelayanan harus ditingkatkan.

"Terutama pada layanan umum administrasi kependudukan dan layanan kesehatan," ucapnya.

Lanjut Syahril, isu pemerataan pembangunan dan ketimpangannya masih harus menjadi fokus penyelesaian antara Pemkab dan DPRD.

Selanjutnya, meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan ekstrem dan mencuatnya angka balita penderita stunting.

"Ternyata (hal itu) tidak memiliki korelasi yang kuat atas program unggulan Bupati. Sehingga terkesan tidak efektif dan efesien," ungkapnya.

Soal tata kelola aset milik Pemkab Tangerang yang menurutnya belum diinventarisir dengan baik.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI

Sumber: