RADARBANGSA.COM - Ketua Komisi X DPPR RI, Syaiful Huda mengatakan bahwa permasalahan sistem zonasi pelaksanaan sistem seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) harus diselesaikan bersama-sama dengan Kemendikbud. Hal tersebut karena persoalan tersbeut belum menemui titik terang dan banyak dikeluhkan oleh orang tua siswa.

"Kita ingin mendapatkan penjelasan secara detail dari pihak Kemendikbud. Saya sih merasa sebenarnya kalau Kemendikbud dengan satgas PPDB-nya efektif bekerja di lapangan, memitigasi berbagai persoalan, saya merasa sebenarnya masalahnya bisa diurai," ujar Huda seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis, 13 Juli 2023.

Politisi PKB ini mengungkapkan, penerapan sistem PPDB yang sudah berjalan selama 5 tahun semestinya dapat berjalan dengan lancar dan terus dievaluasi. Dia menyinggung pemalsuan alamat di sistem PPDB wilayah Bogor yang diungkap Wali Kota Bima Arya.

"Nah, satgas PPDB ini setahu saya sudah dibentuk sejak 2018 melalui joint MoU antara Kemendikbud dengan Kemendagri. Peristiwa Kang Bima Bogor, adanya modus pembuatan domisili baru, itu bayangan saya tidak perlu terjadi di 2023. Ketika Satgas PPDB sejak dari awal melakukan evaluasi dan sejak awal ada terapinya, oh tahun 2021 ditemukan ada fenomena pembuatan domisili baru banyak," tukas Huda.

Dia mengatakan bahwa bakal meminta penjelasan dari Kemendikbud terkait hal itu. Dia meminta Nadiem Makarim menjadi Ketua Satgas PPDB itu sendiri. "Kita akan minta penjelasan dari Kemendikbud, opini mereka seperti apa. Saya berdiri pada posisi akan minta dilakukan revisi perbaikan-perbaikan terhadap lubang-lubang sistem PPDB," tuturnya.