PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI sebagai induk Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey berkomitmen untuk terus mempertahankan posisi White List kapal-kapal berbendera Indonesia melalui penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

PKS ditandatangani langsung oleh Direktur Utama IDSurvey, Arisudono Soerono dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha.

“Kepercayaan Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut kepada BKI merupakan tanggung jawab dan kepercayaan yang besar karena menyangkut status pelayaran Indonesia di mata internasional. Amanah ini akan dijaga dengan sesungguhnya oleh segenap Insan BKI,” ujar  Direktur Utama IDSurvey, Arisudono Soerono, dalam penandatanganan PKS, di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Baca Juga: Dukung Kemajuan Ekonomi Indonesia, BKI Lakukan Sertifikasi Kantin Halal 

Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Hartanto M, para Direktur Perusahaan Pelayaran, serta para pejabat di lingkungan Direktorat Perhubungan Laut. 

Dalam sambutannya, Arif Toha  selaku Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengatakan bahwa sebagaimana diketahui bersama bahwa perjanjian kerjasama ini dalam lingkup pelaksanaan survei dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk peningkatan pemenuhan bagi kapal-kapal berbendera Indonesia terhadap ketentuan konvensi internasional. 

“Dengan pendelegasian ini juga diharapkan sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada BKI untuk dapat diterima sebagai salah satu anggota komunitas badan klasifikasi internasional IACS. Melalui kerja sama ini diharapkan bersama-sama untuk kemajuan Indonesia,” kata Arif Toha.

Baca Juga: Genjot Peningkatan Bisnis, BKI Bakal Perluas Lini Usaha

Melalui PKS ini, BKI senantiasa berkomitmen dan melakukan langkah-langkah menjaga amanah yang diberikan oleh Perhubungan laut dalam mempertahankan posisi kapal bendera Indonesia di Tokyo MOU pada posisi White List. BKI sebagai leader IDSURVEY akan senantiasa mendukung langkah-langkah pemerintah.

“Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan para pihak yakni Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, INSA dan para stakeholder yang selalu setia menggunakan jasa BKI. Melalui penandatanganan PKS yang baru ini, kami berharap agar kerjasama dapat terus terjalin baik antara pihak Perhubungan Laut sebagai regulator, pemilik kapal sebagai pengguna jasa serta BKI dalam memberikan pemahaman dan pelayanan terbaik untuk meningkatkan keselamatan maritim di Indonesia dan dunia Internasional. Semoga melalui dukungan para stakeholder, BKI dapat melaksanakan kegiatan survey statutoria atas nama pemerintah Indonesia,” tutup Arisudono.

Baca Juga: Mimpi Mendagri Tito, Terapkan Smart City di Seluruh Wilayah Indonesia

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.