AKURAT.CO Pesta demokrasi 2024 semakin dekat. Kendati demikian laku partai politik tak kunjung memantapkan pasangan calon presiden (capres-cawapres) yang akan diusung. 

Hingga saat ini praktis baru memunculkan dua kandidat yang sudah diusung parpol. Pertama, Anies Baswedan dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura dan Partai Perindo. 

Sementara Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, belum padu alias masih mencari kawan politik untuk melengkapi persyaratan ambang batas pencalonan presiden. 

Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farchan, menilai apabila Pilpres 2024 hanya diisi oleh dua poros kekuatan politik antara koalisi pemerintahan dan oposisi dikhawatirkan kembali memunculkan luka lama seperti yang terjadi pada 2019. 

"Jika hanya dua pasang yang bertarung, potensi terjadinya polarisasi cukup terbuka," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (11/7/2023). 

Menurut Dekan FISIP Unpam Serang ini, terbelahnya masyarakat menjadi dua kubu dalam kontestasi Pilpres 2019 merupakan cikal bakal hancurnya NKRI. Polarisasi yang terjadi kala itu menjadi pengalaman pahit bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. 

"Kita sudah punya pengalaman buruk atas gejala terbelahnya masyarakat secara ekstrem akibat adanya dua pasang capres-cawapres di 2019. Masak kita mau ulangi lagi," ujar Yusak. 

Oleh karena itu, dia berpendapat, harapan agar demokrasi Indonesia kembali pada harkat dan martabatnya maka suka tidak suka Pilpres 2024 harus diisi lebih dari dua pasangan capres. 

Gerindra sebagai salah satu partai besar harus berani menggalang kekuatan demi menghindari dua pasangan capres yang mengakibatkan polarisasi.

"Skenario dua pasang calon hanya akan merusak demokrasi dan mempersempit ruang pilihan bagi masyarakat," demikian Yusak.