DAIRI, SUMUTPOS.CO – Tokoh Pemerhati Pembangunan Etnis Pakpak, Richard Eddy M Lingga, menilai di masa kepemimpin Gubsu Edy Rahmayadi, posisi jabatan struktural hanya menonjolkan satu etnis saja. Padahal, sebagai mantan militer, Edy Rahmayadi selayaknya memahami geopolitik di Sumut.

“Dari pejabat eselon II yang saat ini ada di Pemprov Sumut, terlihat didominasi etnis yang dimaksud. Jadi tidak didasarkan pada kedekatan kulturalnya. Apalagi didasarkan pada ‘pesanan’ ibu PKK-nya,” ucap Richard yang juga mantan anggota fraksi Golkar DPRD Sumut periode 2009-2014 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Karo-Dairi dan Pakpak Bharat, Selasa (11/7/2023).

Dijelaskannya, Dominasi dibangun Gubsu saat ini terhadap etnis tertentu, berdampak pada pembangun yang tidak merata di seluruh Kabupaten/Kota di Sumut , khususnya di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat.

Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran pembangunan yang ditampung di dalam APBD Sumut selama kepemimpinannya. Tampak jelas, anggaran tersebut lebih besar dialokasikan didaerah domisili etnis itu.

“Dengan pola pikir seperti itu, maka Sumut belumlah dapat dikatakan bermartabat,” tuturnya lagi.

Baginya, bermartabat adalah gambar dari kesetaraan dan sederajat. Bila melihat kondisi pejabat yang ada saat ini di Pemprov Sumut, hanya etnis yang dominan itulah yang dapat disebut bermartabat.

“Bukan Sumutnya yang bermartabat” tandas putra Kecamatan Sumbul Dairi yang juga pemilik gedung Bale Karina Sidikalang itu.
(rel/ram)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Tokoh Pemerhati Pembangunan Etnis Pakpak, Richard Eddy M Lingga, menilai di masa kepemimpin Gubsu Edy Rahmayadi, posisi jabatan struktural hanya menonjolkan satu etnis saja. Padahal, sebagai mantan militer, Edy Rahmayadi selayaknya memahami geopolitik di Sumut.

“Dari pejabat eselon II yang saat ini ada di Pemprov Sumut, terlihat didominasi etnis yang dimaksud. Jadi tidak didasarkan pada kedekatan kulturalnya. Apalagi didasarkan pada ‘pesanan’ ibu PKK-nya,” ucap Richard yang juga mantan anggota fraksi Golkar DPRD Sumut periode 2009-2014 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Karo-Dairi dan Pakpak Bharat, Selasa (11/7/2023).

Dijelaskannya, Dominasi dibangun Gubsu saat ini terhadap etnis tertentu, berdampak pada pembangun yang tidak merata di seluruh Kabupaten/Kota di Sumut , khususnya di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat.

Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran pembangunan yang ditampung di dalam APBD Sumut selama kepemimpinannya. Tampak jelas, anggaran tersebut lebih besar dialokasikan didaerah domisili etnis itu.

“Dengan pola pikir seperti itu, maka Sumut belumlah dapat dikatakan bermartabat,” tuturnya lagi.

Baginya, bermartabat adalah gambar dari kesetaraan dan sederajat. Bila melihat kondisi pejabat yang ada saat ini di Pemprov Sumut, hanya etnis yang dominan itulah yang dapat disebut bermartabat.

“Bukan Sumutnya yang bermartabat” tandas putra Kecamatan Sumbul Dairi yang juga pemilik gedung Bale Karina Sidikalang itu.
(rel/ram)