KBRN, Jakarta: Persoalan hak asasi manusia (HAM) masih menjadi isu utama yang dihadapi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, ASEAN didorong mengeksplorasi inisiatif lokal yang menguatkan institusi HAM-nya serta mempromosikan peran para pemangku kepentingan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi usai pertemuan dengan Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Antarnegara ASEAN. Pertemuan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) ini digelar Selasa (11/7/2023).

"AICHR harus terus mempromosikan nilai-nilai HAM dalam konteks regional, dengan memperhatikan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Kita harus memilih pendekatan yang konstruktif, objektif, dan proporsional," kata Retno usai pertemuan yang menjadi bagian agenda ASEAN Ministerial Meeting (AMM), Selasa.

"AICHR juga harus terus menangani isu-isu hak asasi manusia di tiga pilar Komunitas ASEAN sesuai dengan Rencana Kerja Lima Tahun 2021-2025. Dan kita harus terus mengeksplorasi prakarsa lokal dalam memperkuat institusi HAM nasional sambil mempromosikan peran pemangku kepentingan nasional dan lokal," katanya di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Sementara, dalam sambutan pembuka pertemuan, Retno menekankan pentingnya sinergi antara negara ASEAN dalam isu HAM ini. Ia mengingatkan momentum peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia untuk kembali menguatkan nilai-nilai HAM.

Untuk itu, menurutnya, negara di kawasan ini harus fokus pada dialog dan memproyeksikan nilai-nilai ASEAN kepada dunia. Retno mendorong seluruh negara ASEAN berkolaborasi dengan itikad baik dan bersedia belajar satu sama lain.

"Dialog Hak Asasi Manusia ASEAN adalah bukti kedewasaan ASEAN untuk terlibat dalam dialog yang jujur dan terbuka tanpa menyebut nama dan mempermalukan. ASEAN harus memberi contoh dan memproyeksikan nilai-nilainya secara global dalam memprioritaskan keterlibatan yang konstruktif daripada saling menuding," kata Retno.

Menurutnya, Indonesia sudah menegaskan komitmennya untuk bekerja sama memajukan dan melindungi HAM di kawasan ASEAN. Menyinggung situasi di Myanmar, para Menlu ASEAN rencananya akan melanjutkan diskusi implementasi Five Points of Consensus, Rabu (12/7/2023).