KBRN, Jakarta: Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan merupakan prioritas ASEAN. Itu pula yang menjadi landasan Indonesia sebagai Ketua ASEAN memastikan kawasan Asia Tenggara bebas senjata nuklir.

“Oleh karena itu kita harus menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir,” kata Retno Marsudi saat membuka Pertemuan para Menlu ASEAN (AMM) ke-56, Selasa (11/7/2023) di Hotel Shangri-La, Jakarta. 

Menlu menyoroti tidak satu pun negara pemilik senjata nuklir menandatangani Protokol Perjanjian Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ). Protokol ini sendiri telah ditandatangani sepuluh negara ASEAN 25 tahun yang lalu. 

Indonesia menilai ancaman senjata nuklir sudah semakin mendekat di kawasan ini. Karena itu, Pertemuan Komisi SEANWFZ menjadi salah satu pertemuan terpenting dalam AMM ke-56 ini.

“Bagi Indonesia, maju adalah satu-satunya pilihan. Ancaman sudah dekat, jadi kita tidak bisa lagi memainkan permainan untuk menunggu,” ujarnya. 

Retno mengajak negara-negara ASEAN bersatu, untuk menghalangi masuknya negara-negara senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. “Kita tidak bisa membiarkan detail mengaburkan gambaran yang lebih besar,” kata Retno.

“Kita harus datang sebagai persatuan terdepan menghadapi negara senjata nuklir. Hanya dengan begitu kita dapat menempa jalan yang lebih jelas menuju wilayah yang bebas dari senjata nuklir,” ucapnya. 

Menurut Retno, Indonesia menilai tenaga nuklir menjadi bagian dari doktrin militer beberapa negara termasuk di kawasan ASEAN. Retno mengatakan, bagi Indonesia tidak ada senjata yang lebih kuat dan merusak daripada senjata nuklir. 

“Dengan senjata nuklir kita hanya berjarak satu kesalahan perhitungan dari kiamat dan bencana global,” katanya.

AMM ke-56 dimulai dengan Pertemuan Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ). Agenda lainnya adalah Pertemuan Antar-Muka Menlu ASEAN dengan Komisi HAM Antarnegara ASEAN (AICHR) dan Sesi Panel Menlu ASEAN.

AMM ke-56 dihadiri seluruh Menlu ASEAN minus Myanmar dan Menlu Timor Leste yang baru Bendito dos Santos Freitas. Ini merupakan keikutsertaan Timor Leste sebagai peserta AMM, dengan status sebagai observer (pengamat).