Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Agama (Kemenag) didorong untuk protes kepada Pemerintah Arab Saudi terkait dengan pelayanan Ibadah Haji 2023. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto.

"Kami minta Kemenag untuk melakukan protes resmi dan mengajukan gugatan resmi kepada Mashariq. Karena wewenang penuh ada di perusahaan yang ditunjuk oleh Saudi Arabia," katanya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Mashariq merupakan kependekan dari Motawif Pilgrims for Southeast Asian Countries Co adalah perusahaan yang menyediakan layanan Ibadah Haji 2023 lengkap bagi ratusan ribu jemaah dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, dan Filipina selama musim haji 2023.

"Betul memang Kemenag sebagai penanggung jawab dari jemaah haji Indonesia, tapi yang kami ketahui, bahwa pengadaan makanan, tenda, bus, itu mutlak dan hak penuh dari perusahaan Saudi Arabia. Oleh karena itu, supaya ini tidak terulang kembali, kami meminta ada protes resmi, atau semacam koreksi keras kepada pemerintah Saudi," katanya menegaskan.

BACA JUGA: Belasan Jukir Ilegal Diamankan Petugas di Seputaran Malioboro, Sanksi Ini Menanti

Yandri yang juga anggota tim pengawas (Timwas) haji DPR menyayangkan beberapa persoalan serius saat pelaksanaan ibadah haji tahun 2023, terutama di puncak musim haji di Arafah, Musdalifah, Mina (Aromusna). "Tragedi Musdalifah, baru ini yang terbesar," ujarnya.

Menurut dia, Menteri Agama secara spontan sudah melakukan protes itu ketika masih memakai pakaian ihram. Tetapi, menurut dia, agar lebih resmi, dapat digugat kepada perusahaan yang dianggap tidak bertanggung jawab.

"Kami juga berterima kasih kepada Kementerian Haji Saudi yang sudah merespons itu dengan baik, dengan langsung meminta maaf atas ketidakbecusan dari pengelolaan di Arafah, Musdalifah, dan Mina," katanya.

Permintaan maaf itu menurut Yandri, sebagai landasan kuat jika secara sadar, Pemerintah Saudi mengakui ada hal yang tidak benar dalam pelaksanaan Ibadah Haji 2023 tahun ini. "Supaya tidak terulang kembali, kami minta agar Pemerintah Saudi Arabia mengevaluasi penuh terhadap para pihak yang bertanggung jawab di aromusna," katanya menegaskan.

BACA JUGA:  MDI Ventures dan Antler Germany Kerja Sama Garap Potensi Start Up Global

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara