Liputan6.com, Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan) menyebut Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi barang dan jasa tradisional Indonesia untuk didaftarkan sebagai merek internasional.

Sekjen Kemenkumham Andap Budhi Revianto menyebut kemungkinan itu sudah disampaikan Menkumham Yasonna H Laoly yang kini tengah berada di Jenewa, Swiss. Yasonna mengikuti sidang World Intellectual Property Organization (WIPO).

"Saya mendapat informasi yang menggembirakan dari Pak Menteri yang saat ini mengikuti sidang WIPO di Jenewa, Swiss, bahwa produk-produk tradisional anak bangsa Indonesia bisa menjadi merek internasional,” papar Andap dalam keterangannya, Senin (10/7/2023).

Andap menyebut hal itu dimungkinkan karena adanya aksesi nice agreement tentang klasifikasi internasional atas barang dan jasa.

Nice agreement merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang klasifikasi internasional terhadap barang dan jasa dengan tujuan pendaftaran merek. Sementara aksesi adalah tindakan pemerintah Indonesia untuk terikat perjanjian internasional ini. Sehingga memudahkan pendaftaran merek tradisional Indonesia di level internasional. 

Andap menjelaskan langkah dan upaya yang telah dilakukan Menteri Yasonna Laoly dalam meloloskan upaya tersebut. Yasonna melakukan diplomasi dengan Direktur Jenderal WIPO Daren Tang di kantor pusat WIPO, Jenewa, Jumat (7/7/2023).

"Sewaktu di Jenewa Bapak Menteri berkesempatan mendatangi Direktur Jenderal WIPO Daren Tang di kantornya Jumat waktu setempat kemaren. Dalam pertemuan bilateral itu, Bapak menyerahkan instrumen aksesi Nice Agreement,” ungkapnya. 

"Melalui Nice Agreement maka Indonesia dapat memasukkan daftar barang dan jasa yang bersifat khas atau tradisional Indonesia, seperti jamu, gentong, dan batik maupun produk tradisional lainnya ke dalam Daftar Barang dan Jasa yang diatur dalam Nice Agreement," lanjutnya. 

Kebijakan larangan ekspor minyak kelapa sawit mentah berikut produk turunannya sejak 28 April mengundang berbagai respons dari pelaku industri dan analis. Sebagian pihak menyayangkan kebijakan pemerintah Indonesia yang justru memperburuk pasokan miny...