Sampang (beritajatim.com) –  Ratusan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, menunggak pembayaran pajak hingga akhir tahun 2021. Padahal, biaya pajak kendaraan tersebut ditanggung oleh pemerintah setempat melalui masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Temuanya yakni 195 kendaraan dinas tidak membayar pajak,” kata Kabid Darat Dishub Sampang Agus Alfian melalui Kasi Lalu Lintas Angkutan Jalan, Khotibul Umam, Kamis (23/12/2021).

Ratusan kendaraan dinas yang diketahui menunggak pajak itu, kata Khotibul Umam, terdiri dari kendaraan roda dua, roda empat dan roda enam. Tetapi, lebih didominasi oleh kendaraan roda dua.

“Nanti temuan ini kita sampaikan kepada pak Sekda. Apalagi tahun tunggakan kendaraan itu bervariasi, ada yang dari tahun 2015 sampai 2021,” imbuhnya.

Pihaknya pun turut merasa heran atas adanya tunggakan pembayaran pajak kendaraan dinas. Sebab, anggran pembayaran pajak kendaraan dinas dimaksud sudah ditanggung oleh pemerintah setempat yang melekat di OPD masing-masing. Adapun besaran anggarannya tidak sama, mengingat bergantung pada jumlah kendaraan dinas yang ada.

“Soal sanksi bagi pihak yang menggunakan kendaraan dinas dan menunggak pajak nanti disikapi oleh pak Sekda, karena ini atas perintah bupati,” tandasnya.

Sekedar diketahui, terungkapnya ratusan tunggakan pajak kendaraan dinas itu setelah pihak Satpol PP dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang melakukan pengecekan terhadap kendaraan-kendaran dinas atas perintah Bupati Sampang.[sar/ted]