"Saya berharap, hasil pemeriksaan tersebut dapat ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP (laporan hasil pemeriksaan) diterima," ucap ujar Anggota VI BPK, Pius Lustrilanang, dalam keterangannya. Kendati ditemukan berbagai permasalahan, LK Kemenkes mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Di sisi lain, ia menerangkan, BPK pada semester II-2023 bakal memeriksa kinerja akselerasi penurunan prevalensi stunting 2022 dan 2023. Kemenkes diharapkan dapat memberikan dukungan dalam proses pemeriksaan.

"Sehingga, dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan negara, khususnya di lingkungan Kemenkes," imbuh Pius.