Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua hingga belasan kali dinilai tak memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Pasalnya, anggaran hingga miliaran rupiah digelontorkan pemerintah daerah (Pemda) setiap kali dia datang.

Penilaian itu disampaikan aktivis hak asasi manusia (HAM) Natalius Pigai, yang sudah memiliki hitungan tentang biaya kunjungan Jokowi ke Papua.

“Sekali kunjungan Jokowi, Pemda siapkan Rp 5 miliar. Maka, (kalau) 14 kali sama dengan Rp 70 miliar, biaya gono-gini dari APBD tanpa pagu,” ujar Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/7).

Anggaran yang digelontorkan semakin sia-sia lantaran Jokowi hanya menghadiri seremoni peresmian infrastruktur saja. Padahal, hal serupa bisa dilakukan oleh pejabat level daerah.

“Ke Papua hanya resmikan gedung, pasar, bandara perintis. Itu tugas kepala daerah,” tuturnya.

Maka dari itu, mantan Komisioner Komnas HAM tersebut menagih janji-janji Jokowi dalam hal pembangunan infrastruktur utama di Papua, bukan justru meresmikan infrastruktur penunjang.

“Mana (jalan) tol dan kereta api di Papua?” ucap Pigai menyesalkan. 

Foto: Aktivis hak asasi manusia (HAM) Natalius Pigai/Net