Jember (beritajatim.com) – Tahun 2021 akan berakhir. Pasangan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman menghadapi sembilan persoalan situasi komunikasi politik khusus dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Demikian refleksi akhir tahun Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi Universitas Jember, Jumat (24/12/2021). “Pertama, akselerasi dalam koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tiap organisasi perangkat daerah (OPD) terkendala tiadanya cetak biru standar operasi prosedur komunikasi organisasi pemerintahan birokrasi,” katanya.

Ini berdampak pada ketidaksinkronan keinginan bupati dengan jajaran birokrasi. “Gairah ‘gaspol’ dari Bupati Hendy kerap kali tidak diimbangi gerak cepat jajaran birokrasi, baik di tingkat pimpinan dan tingkat administrasi tekni,” kata Iqbal.

Kedua, keluarnya nota dinas disposisi bupati kepada pihak ketiga yang tidak berhak. “Ego sektoral antar OPD dalam menerjemahkan dan mengeksekusi surat keputusan Bupati membuat lambatnya laju percepatan pembangunan,” lanjut Iqbal.

Persoalan berikutnya adalah distorsi informasi dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021 dan Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 2021. “Bupati Hendy dituding tidak partisipatif membuka ruang deliberasi publik dalam proses penyusunan RPJMD 2021. Tudingan lain juga terkait dengan adanya anggapan ‘arogansi’ dan validitas sumber data aparatur sipil negara, ketika mendemisionerkan seluruh formasi struktural birokrasi dalam penyusunan KSOTK 2021,” kata Iqbal.

Persoalan kelima adalah distorsi informasi dalam pembahasan beberapa rencana program dan tata kelola pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Terutama terkait isu tambang dan kawasan pesisir selatan Jember, serta pemindahan pusat kantor pemerintah Jember dan penerapan jalur satu arah,” kata Iqbal.

Bupati Hendy juga sempat menjadi pusat sorotan nasional dalam isu honor pemakaman korban Covid-19 untuk pejabat Pemkab Jember. Beberapa elemen pendukungnya saat kampanye pilkada lalu juga sempat berunjuk rasa dengan isu ‘mafia proyek’ di kalangan keluarga bupati. Soal ini, Hendy meminta agar pengunjuk rasa membawakan bukti untuk ditindaklanjuti.

Demonstrasi juga dilakukan elemen mahasiswa dan masyarakat terkait isu lingkungan hidup dan penolakan terhadap industri tambang dan tambak di kawasan pesisir selatan Jember. Isu ini sudah dijawab Hendy dengan menegaskan tidak adanya penambangan pasir di kawasan pesisir selatan. Ia juga menata tambak-tambak yang tidak memiliki izin operasional dan melanggar aturan garis sempadan pantai.

Terakhir, Iqbal melihat, perwujudan program Jember Satu Data (Smart City) menjadikan Pemkab Jember ‘dikerubungi’ sejumlah ‘pemain vendor aplikasi’. Masalahnya, lanjut Iqbal, tak semua vendor memiliki pemahaman tentang makna “demokratisasi data” untuk pelayanan terbaik buat kepentingan publik dan warga Jember yang berpedoman pada Spirit UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Administrasi Pemerintahan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. [wir/but]