AKURAT.CO  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengamini temuan Partai Buruh soal daftar pemilih luar negeri yang jumlahnya berkurang setelah keluar Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Plh Ketua Bawaslu, Lolly Suhenty menegaskan masukan Partai Buruh soal berkurangnya jumlah pemilih luar negeri harus dijadikan bahan perbaikan. Apabila masukan itu tidak diabaikan khawatir hak pemilih luar negeri hilang tanpa ada penjelasan dari KPU. 

Menurut Lolly berdasarkan data yang disampaikan partai Buruh bahwa jumlah pemilih luar negeri seharusnya lebih dari angka 1,7 orang dalam DPT Pemilu 2024.

"Kalau kami, begitu ada Partai Buruh yang mempertanyakan kenapa DPT luar negeri kok tiba-tiba menjadi sangat sedikit, faktanya memang (harus dipertanyakan)," kata Lolly kepada wartawan, Jumat (7/7/2023). 

Lolly mengakui Bawaslu yang memiliki jajaran panitia pengawas (Panwas) tidak mampu mengawasi secara maksimal pendataan pemilih di luar negeri. Sehingga, apa yang dikeluhkan Partai Buruh memiliki korelasi dengan sulitnya pelaksanaan pengawasan.

"Ketika pengawasan luar negeri dilakukan, sekali lagi Bawaslu kan terbatas akses datanya," ujarnya. 

"Kalau di luar negeri ya harus ada koordinasi dengan keimigrasian, tidak sekedar dengan Kementerian Luar Negeri tapi juga dengan banyak pihak," tegasnya menambahkan.

Mengenai data pemilih luar negeri bermasalah, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, daftar pemilih tetap (DPT) di luar negeri yang diumumkan KPU tidak sinkron dengan data yang dirilis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada awal Juni buruh migran yang bekreja di luar negeri ada 4,3 juta orang.

Sementara menurutnya, data Bank Dunia menyebutkan buruh migran Indonesia di luar negeri sebanyak 9 juta. "Ada selisih sekitar 4,7 juta orang dari data BP2MI, yang kemudian mengatakan itu adalah buruh migran illegal," kata Sa'id Iqbal.[]