AKURAT.CO Vietnam telah meluncurkan pemeriksaan terhadap situs web penyelenggara tur Blackpink menjelang konser grup K-Pop itu di Hanoi.

Dikutip dari Reuters, Jumat (7/7/2023), hal itu dikarenakan kritik dari penggemar terkait situs web tersebut yang menampilkan peta Laut Cina Selatan dengan batas-batas yang disengketakan.

Kontroversi ini menyusul keputusan Vietnam yang melarang film Barbie Live Action ditayangkan karena adegan yang diduga menampilkan "sembilan garis putus-putus" yang digunakan Tiongkok untuk menggambarkan klaim Beijing atas wilayah yang luas di Laut Cina Selatan, termasuk sebagian wilayah yang dianggap sebagai landas kontinen Vietnam.

Grup K-Pop Blackpink sendiri diketahui dijadwalkan tampil di Vietnam untuk pertama kalinya pada 29-30 Juli nanti.

Kementerian Kebudayaan Vietnam mengatakan bahwa mereka telah memerintahkan pemeriksaan situs web iME untuk memverifikasi kecurigaan bahwa perusahaan yang menyelenggarakan tur Blackpink mempromosikan "garis lidah sapi" (menggunakan frasa Vietnam untuk menggambarkan garis berbentuk U).

Sementara itu, agensi yang menaungi Blackpink, YG Entertainment, belum memberikan komentar apapun.

Brian Chow, CEO iME (penyelenggara tur Blackpink) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa insiden tersebut merupakan sebuah "kesalahpahaman yang disayangkan" pada Kamis (6/7/2023) malam waktu setempat.

"iME dengan cepat meninjau dan berkomitmen untuk mengganti gambar-gambar yang tidak sesuai untuk orang Vietnam," jelas Chow dalam penyataan tersebut. Dia juga menambahkan bahwa iME sadar untuk menghormati kedaulatan dan budaya semua negara yang didatangi.

Dilansir Reuters, situs web iME masih belum dapat diakses setelah pernyataan tersebut, namun versi cache terakhir diperbarui pada tanggal 4 Juni menunjukkan sembilan garis putus-putus yang tidak jelas yang mencakup hampir seluruh Laut Cina Selatan.

Blackpink menjadi yang terbaru yang tersandung masalah di Vietnam terkait sembilan garis putus-putus Cina yang kontroversial, yang ditolak dalam putusan arbitrase internasional oleh pengadilan di Den Haag pada tahun 2016. Namun, Tiongkok menolak untuk mengakui keputusan tersebut.

Sebagai informasi, Vietnam dan Tiongkok telah lama memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih atas wilayah yang berpotensi kaya akan energi perairan tersebut. Vietnam telah berulang kali menuduh kapal-kapal dari Negeri Tirai Bambu melanggar kedaulatannya.