AKURAT.CO Rencana pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, dengan membayar uang tebusan Rp5 miliar bukan solusi meredam konflik Papua. Pemerintah diminta untuk tidak merendahkan martabat bangsa.

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid menilai pemerintah harus mempertimbangkan langkah negosiasi lanjutan, bukan sekadar memenuhi tuntutan tebusan Rp5 miliar yang diminta KKB pimpinan Egianus Kogoya.

“Negosiasi harus diutamakan. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa,” kata Meutya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (7/7/2023).

Politisi Golkar meminta pemerintah memiliki solusi komprehensif untuk meredam aksi KKB. Dia mendukung operasi penyelamatan sandera karena beririsan dengan persoalan diplomatik namun urusan KKB juga perlu diperhitungkan. 

"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua,” ujarnya.

Penanganan Papua, yang provinsinya telah dimekarkan, harus dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya pada aspek keamanan, pemerintah harus memikirkan pembangunan infrastruktur dan pemerataan Papua.

Eks jurnalis menganggap, pelibatan orang asli Papua (OAP), eks anggota KKB, untuk difasilitasi akses pendidikan, keterampilan, juga harus dipikirkan. Langkah ini harus berkesinambungan dengan tindakan penegakan hukum.

“Masalah KKB di Papua harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Perlu pendekatan-pendekatan tepat yang komprehensif agar tuntas sampai ke akar-akarnya mengingat kekerasan yang dilakukan KKB terus berkepanjangan,” ucapnya.