Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menjelaskan, dalam program ini sudah ada 21,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM) mendapatkan 10 kg beras sebanyak 3 kali dengan total kebutuhan beras sebanyak 639 ribu ton. Arief merinci penyaluran bantuan pangan beras tersebut telah terealisasi 99 persen per 5 Juli. Artinya, sekitar 637 ribu ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hasil pengadaan dalam negeri telah digelontorkan.

Kemudian, dia menuturkan pemanfaatan CBP untuk mendukung berbagai program stabilisasi pasokan tersebut berdampak pada percepatan perputaran stok beras di Gudang Bulog.

"Saat ini stok CBP kita yang ada di Bulog berisi beras new crop yang kualitasnya baik. Tidak ada lagi beras sisa stock yang telah disimpan beberapa tahun sehingga kualitasnya menurun,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (7/7/2023).

Lebih lanjut Arief mengklaim sejak awal pemerintah konsisten memprioritaskan dan mendorong beras produksi dalam negeri sebagai komponen utama pengisian CBP dan pemasok program hilirisasi pangan. Khususnya saat musim panen raya di semester pertama tahun ini dan saat panen gaduh jelang akhir tahun.

"Untuk mendukung itu, kita juga sudah terbitkan instrumen peraturan untuk menaikkan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) gabah dan beras agar Bulog lebih berdaya saing," ujarnya.

Bapanas mencatat stok CBP di Bulog sebanyak 557 ribu ton per 5 Juli 2023. Terdiri dari stok CBP hasil pengadaan/penyerapan dalam negeri 207 ribu ton dan stok CBP hasil pengadaan luar negeri 350 ribu ton.

Stok CBP hasil pengadaan dalam negeri relatif lebih kecil karena telah terus digunakan secara berkala, salah satunya untuk kebutuhan bantuan pangan beras. Sehingga stok CBP di Bulog saat ini memang didominasi dari pemenuhan luar negeri.

“Itu memang sengaja kita simpan, mengingat tujuan awal pengadaan luar negeri adalah hanya untuk mengamankan stok CBP guna berjaga-jaga mengantisipasi kondisi kedaruratan. Jadi selama stok CBP dalam negeri masih tersedia kita prioritaskan penggunaan yang dalam negeri,” tegasnya.