Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jafar Hafsah meluncurkan Sekolah Politik Perempuan ICMI. Peluncuran ini dilakukan bersamaan dengan pelantikan Pengurus Pusat Perempuan ICMI yang dipimpin oleh Ketua Umum Welya Safitri, Sekretaris Jenderal Syifa Fauzia, dan Bendahara Umum Sharmila.

Bamsoet menyampaikan Sekolah Politik Perempuan ICMI merupakan terobosan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik. Sekolah ini akan menjadi wadah bagi para kader perempuan dari berbagai partai politik untuk belajar.

Ia berharap sekolah ini bisa melahirkan perempuan kapabel yang dapat mengisi berbagai posisi strategis di legislatif, eksekutif, BUMN dan berbagai sektor lainnya.

-

-

"Pasal 10 Ayat (7) dan pasal 92 Ayat (11) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang telah mengamanatkan bahwa dalam menentukan komposisi di panggung politik harus memperhatikan kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Namun realisasinya masih belum terlaksana. Pada periode 2019-2024, per Januari 2021 hanya terdapat 123 jumlah perempuan di DPR RI atau sekitar 21,39 persen," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (6/7/2023).

Hal ini disampaikannya usai launching Sekolah Politik Perempuan ICMI, pelantikan Pengurus Pusat Perempuan ICMI, sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Gedung Nusantara IV Komplek MPR RI/DPR RI/DPD RI hari ini.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Dewan Penasehat ICMI ini menjelaskan kehadiran Perempuan ICMI dan Sekolah Politik Perempuan ICMI berlandaskan nilai kesejarahan yang diwariskan oleh R.A. Kartini. Hal ini mencakup emansipasi, tentang kesetaraan dan keadilan gender, serta tentang pentingnya pendidikan bagi kaum hawa.

"Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, kita masih bisa bersyukur bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2017 hingga 2022, Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia sebagai salah satu tolok ukur keadilan dan kesetaraan gender, terus mengalami peningkatan. Data BPS mencatat Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2017 mencapai skor 71,74, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 76,59," jelasnya.

Bamsoet mengungkapkan kenaikan Indeks Pemberdayaan Gender tersebut juga tercermin dari meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam parlemen dari tahun ke tahun. Adapun pada tahun 1999, partisipasi perempuan dalam parlemen baru mencapai 9 persen, kemudian meningkat menjadi 11,8 persen pada tahun 2004.

Capaian tersebut, kata Bamsoet, kembali meningkat pada tahun 2009 menjadi 18,3 persen, namun sedikit menurun tahun 2014 menjadi 17,3 persen. Pada tahun 2021, capaian ini kembali meningkat menjadi 21,39 persen.

Bamsoet menyampaikan angka tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-105 dari 188 negara. Persentase ini juga lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata persentase perempuan anggota parlemen di tingkat global yang mencapai 26,5 persen.

"Belum optimalnya angka keterwakilan perempuan di parlemen, mengisyaratkan pentingnya upaya pemberdayaan perempuan agar dapat memanfaatkan berbagai bentuk dukungan dan keberpihakan yang diberikan bagi kaum perempuan dengan lebih optimal. Karena itu, kehadiran Perempuan ICMI dengan Sekolah Politik Perempuan ICMI menjadi sangat relevan dan kontekstual," pungkasnya.