KBRN, Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menginstruksikan Menko Polhukam Mahfud MD dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berkantor di Papua. Mahfud mengatakan, Wapres Ma'ruf juga adalah Ketua Dewan Pembangunan Papua dan memiliki kantor di Papua.

Wapres Ma'ruf menggelar rapat dengan sejumlah menteri dan juga dihadiri Panglima TNI Yudo Margono di Jakarta, Selasa (4/7/2023). Berdasarkan informasi Kementerian Kominfo, menteri dalam negeri, menteri keuangan, dan kapolri juga akan berkantor di Papua.

"Jadi, kami harus lapor (kepada Wapres Ma'ruf, red). Untuk menjaga Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Perpres 55 (Tahun 2022, red)," kata Mahfud dikutip dari GPR TV Kominfo, Rabu (5/7/2023).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, yaitu Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan Perpres 55 Tahun 2022, yaitu Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Namun, Mahfud belum menjelaskan jadwal tiga menteri, Panglima TNI, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo mulai bertugas di Papua. "Jadi, mungkin dalam waktu dekat, kami akan berkantor di sana, sehari atau dua hari," kata Mahfud.

Bahkan, kata dia, tidak hanya Wapres Ma'ruf memiliki kantor di Papua. "Kami juga punya kantor di sana (Papua, red), di Dewan Daerah (Papua), cuma jadwalnya masih dicari," kata Mahfud.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengonfirmasi, kondisi Papua dalam keadaan kondusif secara umum saat ini. Walaupun, terdapat instruksi Wapres Ma'ruf dan masih ada penyanderaan pilot Susi Air oleh KKB.

"Kami akan menyampaikan kepada jajaran kami di sana (Papua, red) untuk mengamankan sesuai protap. Bahwa, presiden, wapres, maupun pejabat pejabat yang akan berangkat ke daerah daerah rawan, akan dilakukan antisipasi," kata Laksamana Yudo.

Menurut rencana, Wapres Ma'ruf akan melakukan kunjungan kerja lebih awal ke Papua, pada (10-16/7/2023). Sebelum, para menteri berkantor di Papua.