PIKIRAN RAKYAT - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengaku akan melayangkan surat terbuka kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Hal ini bertepatan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Sydney, Australia pada 3-5 Juli 2023.

Sebelumnya, Denny kerap kali mengkritisi berbagai isu di Indonesia, apalagi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan kebijakan Presiden Jokowi.

"Hari ini Presiden Jokowi mulai melakukan kunjungan kenegaraan ke Sydney, Australia, hingga tanggal 5 Juli 2023," kata dia dari Twitter @dennyindrayana yang dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Senin, 3 Juli 2023.

"Saya sempat terpikir untuk membuat surat terbuka kepada PM Australia. Memprotes berbagai isu hukum, HAM dan antikorupsi di tanah air," ujarnya melanjutkan.

Baca Juga: Jokowi Soal Pembebasan Pilot Susi Air: Banyak Hal yang Dilakukan, Tak Bisa Saya Buka di Sini

Ia bahkan mengatakan bahwa jika Jokowi adalah salah satu sumber utama masalah di Indonesia. Sebab, isu hukum, HAM dan antikorupsi tak kunjung diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi. Maka, ini menjadi alasan kuat Denny membuat surat terbuka ke PM Australia.

"Karena sebenarnya, secara domestik, isu-isu tersebut tidak kunjung diselesaikan pemerintahan Jokowi," kata dia.

Menurutnya, dibutuhkan juga dorongan dari masyarakat dan dunia internasional untuk membantu penyelesaian masalah-masalah itu.

"Maka, dibutuhkan dorongan dari masyarakat dan dunia internasional untuk ikut membantu penyelesaian masalah-masalah tersebut, tanpa harus mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia," ujarnya.

Meski demikian, Denny mengurungkan niatnya ini dengan alasan tidak ingin mempermalukan Jokowi.

Baca Juga: Sandiaga Uno Klarifikasi Soal Sebut Ganjar The Next Presiden di Depan Pejabat Arab Saudi

"Tetapi, setelah menimbang berbagai aspek, dan tetap tidak ingin mempermalukan Presiden Jokowi, yang bagaimanapun adalah simbol negara bangsa kita, Indonesia, saya putuskan tidak (atau) paling tidak belum (untuk) menuliskan surat terbuka demikian," katanya.

Mantan Menteri Hukum dan HAM menyebut akan menunggu waktu yang tepat agar dipikirkan secara tepat dan bijak.

"Opsi untuk membawa isu penegakan hukum, ham dan antikorupsi di Indonesia tersebut, agar menjadi atensi dunia internasional, tetap ada dalam pemikiran saya, tinggal cara dan waktunya yang perlu dipikirkan secara tepat dan bijak," katanya.

"Keep on fighting for the better Indonesia!" ujarnya melanjutkan.

Cuitan Denny ini sudah mendapatkan likes 1.644 kali dan mendapat beragam komentar dari warganet.

"@dennyindrayana Kalau hanya terpikir, nggak usah disampaikan aja. Kecuali mau bikin suasana makin panas di media sosial, siapa tahu ada yang respons ternyata nggak ada masalah hukum, HAM, dan antikorupsi di negara kita," kata pemilik akun @ReplyGPT.

Baca Juga: Jokowi Tegaskan Pemerintah Telah Upayakan Pembebasan Pilot Susi Air: Kita Akan Terus Berusaha

"Saya pikir PM Australia sudah dengar ada oposan Indonesia yang berlindung di negaranya. Sekelas PM tentu lebih tahu jasa besar Presiden Jokowi bagi bangsa Indonesia sehingga lebih 80 persen rakyatnya merasa puas," ujar pemilik akun @orideos.

"Anda kehilangan credibility untuk bicara soal penegakan hukum, korupsi dsbnya saat kasus hukum yang menjerat Anda masih berproses namun belum bisa diselesaikan karena Anda memilih tinggal di Australia," kata pemilik akun @fachryB.

Di sisi lain, ada pula warganet yang sependapat dengan Denny.

"Prof Denny luar biasa, mampu membuka mata hati seluruh Rakyat Indonesia untuk mendudukan persoalan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, Rakyat berharap Prof. Denny terus bersuara demi sebuah keadilan," kata pemilik akun @EdySupr44468624.***